Page 144 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 121

tanah WNI akan dijadikan objek eksploitasi oleh orang asing. Hal ini
terbukti dengan diperbolehkannya serah pakai HGU dari pengusaha
nasional kepada pengusaha asing.
Pasal 10 ayat (1) UUPA dengan tegas mengatur bahwa, setiap orang
dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian
pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya
sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan. Upaya

menegakkan aturan ini pemerintah mengeluarkan PMPA No. 11
Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan dan Syarat-syarat dalam
Pemberian Hak Guna Usaha Kepada Pengusaha-Pengusaha Swasta
Nasional pada tanggal 1 September 1962. Pasal 5 ayat (2) ketentuan
ini melarang perjanjian perantaraan pengusahaan tanah seperti
yang dilakukan dengan persewaan atau serah-pakai tanah. Apabila
tindakan perantaraan itu terjadi melalui bentuk perjanjian apapun,

maka konsekuensinya perjanjian tersebut batal demi hukum karena
tidak terpenuhi syarat objektif perjanjian yaitu kausa yang halal.

2. Pada Tahun 1967 – Hingga Sekarang

Ketentuan PMPA No. 11 Tahun 1962 yang melarang perjanjian
perantaraan pengusahaan tanah seperti yang dilakukan dengan
persewaan atau serah-pakai tanah, berbeda dengan masa Orde
Baru-hingga sekarang. Pada masa Orde Baru perjanjian serah pakai
justru menjadi model pemanfaatan tanah HGU oleh orang asing.
Pada masa itu dikeluarkanlah Keppres No. 23 Tahun 1980 tentang
Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan
untuk Usaha Patungan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing,

yang telah diganti dengan Keppres No. 34 Tahun 1992. Keppres ini
sebagai tindak lanjut dari PP No.17 Tahun 1992 tentang Persyaratan
Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing,
yang membuka kemungkinan terjadinya penanaman modal asing
secara penuh atau 100% di samping tetap adanya usaha patungan.
Pemerintah mulai memberi kesempatan bagi badan hukum