Page 140 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 117

B. Pengaturan Larangan Kepemilikan Tanah Hak Milik
Oleh Orang Asing

1. Pada Tahun 1960-1967

Aturan larangan pengasingan tanah Stbl. 1875 No. 179 telah
dicabut dengan sendirinya oleh UUPA, karena ada dua alasan :
31
Pertama, adanya perlakuan yang berbeda antara sesama warga
negara Hindia Belanda. Warga negara dibedakan menjadi tiga
golongan penduduk, yaitu penduduk Indonesia, penduduk Eropa,
dan penduduk Timur Asing. Pemikiran ini jelas bertolak belakang
dengan semangat UUPA. UUPA tidak mengenal golongan penduduk.

UUPA hanya mengenal warga negara dan bukan warga negara yang
disebut orang asing. Tidak ada perbedaan perlakuan antarsesama
warga negara, dari manapun asalnya. UUPA tidak membedakan
warga negara asli dan warga negara tidak asli, tetapi membedakan
antara masyarakat ekonomi kuat dan lemah. Pihak yang ekonomi
kuat, bisa berasal dari warga negara asli, bisa juga warga negara tidak
asli. Sudargo Gautama berpendapat bahwa ketentuan Pasal 26 ayat
(2) UUPA adalah pengganti aturan larangan pengasingan tanah Stbl.
1875. No 179. Pasal 26 ayat (2) UUPA mengatur, bahwa:

Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan
wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk
langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada
orang asing, kepada seorang warga-negara yang di samping
kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan
asing ....adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada
Negara,... (cetak miring penulis).

Ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUPA dengan tegas menggunakan
kriteria kewarganegaraan Indonesia, bukan lagi berpegang pada

31 Gouwgioksiong, Tafsiran..., Op. Cit., hlm. 8-9; Moh. Mahfud MD,
Politik Hukum..., Op. Cit., hlm. 180; lihat juga SF. Marbun & Moh.
Mahfud MD, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta:
Liberty, 2009, hlm. 153.