Page 150 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 127

secara tuntas, peraturan-peraturan hukum sifatnya tidak lengkap dan
1
tidak mungkin lengkap. Aturan pelaksanaan UUPA dan peraturan
2
lain yang diadakan inilah yang kemudian banyak menyimpang dari
semangat UUPA, tidak terkecuali semangat larangan kepemilikan
tanah hak milik oleh orang asing untuk melindungi hak-hak atas
tanah WNI dari eksploitasi asing. Hal ini sejalan dengan pendapat
Maria SW. Sumardjono, bahwa bidang hukum pertanahan dengan
semua prinsip dan kepentingan yang harus ditegakkan berada dalam
posisi yang krusial dan rentan. Prinsip dan kepentingan hukum
3
pertanahan rentan terhadap kemungkinan dilakukan penafsiran
sesuai dengan nilai dan kepentingan dalam pembangunan ekonomi
yang ditetapkan oleh pemerintah yang berkuasa.
Seperti halnya yang dikemukakan Achmad Sodiki, bahwa
UUPA didesain kerakyatan yang ternyata tidak dapat menopang

kepentingan kapitalisme, sehingga UUPA harus didistorsi dengan
menciptakan berbagai peraturan, baik undang-undang maupun
peraturan organik di luar UUPA yang tidak sejalan dengan UUPA.
Berbagai peraturan agraria tersebut pada akhirnya menjadi
alat menghalalkan “pencurian” harta milik rakyat (het recht als
instrument van diefstallen), termasuk memberikan peluang bagi
4
orang asing mendapatkan tanah hak milik.

Terdapat beberapa aturan pelaksanaan UUPA dan peraturan
lain terkait penguasaan hak-hak atas tanah, yang membuka
peluang/memberikan kesempatan kepada orang asing untuk

1 Satjipto Rahardjo, “Penafsiran Hukum ....Loc. Cit.
2 Sudikno Mertokusumo, Mengenal...Loc. Cit. hlm. 104
3 Untuk itu diperlukan asas hukum, kaidah hukum, lembaga hukum
sampai kepada proses hukum untuk melakukan suatu pembaharuan
hukum, Nurhasan Ismail..., Op. Cit., hlm. 14.
4 Achmad Sodiki, Politik Hukum Agraria, Jakarta: Konstitusi Press, 2013,
hlm. 32.