Page 152 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing
P. 152
Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 129
adanya dukungan sanksi pidana.
Beberapa aturan pelaksanaan UUPA dan peraturan lain yang
terkait hak-hak penguasaan atas tanah yang tidak atau belum sejalan
dengan politik hukum larangan kepemilikan tanah hak milik oleh
orang asing adalah: 1) izin pemindahan hak atas tanah; 2) kuasa
mutlak; 3) PPJB; 4) kemudahan perolehan tanah; 5) bangun guna
serah; 6) perantaraan penguasaan tanah/ ”makelaran tanah”; 7) harta
benda dalam perkawinan; 8) izin tinggal tetap bagi orang asing; dan
9) izin majelis kehormatan notaris.
Hal-hal tersebut di atas sejalan dengan studi Noer Fauzi,
bahwa kebijakan pertanahan pada masa Orde Baru bercirikan:
inkonsistensi-ambivalensi dan administratif-legalistik. Dikatakan
inkonsistensi oleh karena orientasi kebijakan pertanahan lebih
cenderung bercorak kapitalis, sementara dasar acuan kebijakan
pertanahan masih menggunakan UUPA yang bercorak neo-populis,
sehingga posisi rakyat dalam konteks kebijakan hukum pertanahan
sangat dirugikan. 7
Mengingat kebijakan pertanahan cenderung kapitalis sementara
UUPA sebagai acuannya bercorak kerakyatan, sehingga UUPA harus
didistorsi seperti yang dikemukan Achmad Sodiki di atas. Peraturan
yang inkonsisten ini bisa menjadi alat menghalalkan “pencurian”
harta milik rakyat oleh orang asing. Berikut akan diuraikan satu
persatu aturan pelaksanaan UUPA dan peraturan lain yang terkait
hak-hak penguasaan atas tanah yang kurang sejalan dengan larangan
kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing, yang dianalisis dari
aspek idiil/ substansinya.
Telaah penyebab inkonsistensi aturan pelaksanaan UUPA dan
peraturan lainnya yang terkait hak-hak penguasaan atas tanah
7 Noer Fauzi Rachman, Petani & Penguasa, Dinamika Perjalanan Politik
Agraria Indonesia, Yogyakarta: INSIST, KPA, Pustaka Pelajar, 1999, hlm.
210-211.
