Page 157 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

134 FX. Sumarja

Pembatasan itu tentu tidak bertentangan dengan UUDNRI 1945.
Apalagi telah diuraikan dalam Pasal 28J ayat (2) di atas, bahwa dalam
menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.
Tujuan dari UU No. 56 Prp. 1960 adalah dalam rangka penataan
ulang kepemilikan tanah (landreform) sehingga benar-benar dapat
tercapai implementasi atau perwujudan (manifestasi) Pasal 33 ayat
(3) UUDNRI 1945 yaitu tanah dikuasai negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dikatakan pembatasan pemindahan hak atas tanah adalah demi
keamanan dalam suatu masyarakat yang demokratis, maksudnya
adalah jangan sampai pada akhirnya tanah-tanah hak milik jatuh
pada penguasaan orang asing. Kekhawatiran ini muncul, dikarenakan
apabila banyak terjadi “peralihan” tanah hak milik pada orang asing,

maka pada akhirnya yang menikmati atau memperoleh kemakmuran
atas sumber daya agraria bukan rakyat Indonesia tetapi orang asing.
Artinya rakyat terancam keberlanjutan penghidupannya, mengalami
kerentanan dan ketidakberdayaan.
Izin pemindahan hak atas tanah pada periode 1960-1966
diharuskan. Setiap pemindahan hak atas tanah apapun, tanpa

memperhatikan baik luas dan jumlah bidang tanah yang sudah
dipunyai oleh pihak penerima pemindahan maupun jenis tanahnya
diharuskan mendapat izin pejabat yang berwenang. Hak Milik
atas tanah baik pertanian maupun pekarangan, HGU, HGB, dan
HP yang diperalihkan dari perorangan atau badan hukum kepada
perorangan dan/atau badan hukum yang lain harus dimohonkan izin
pemindahan hak sebagai syarat untuk dapat dilakukan pendaftaran

peralihan haknya.
Peraturan Menteri Agraria No.14 Tahun 1961 tentang Permintaan
dan Pemberian Izin Pemindahan Hak Atas Tanah (PMA 14/1961),
mengatur bahwa izin pemindahan hak merupakan bagian