Page 158 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 135

dari instrumen program Landreform. Artinya lembaga izin ini
dimaksudkan untuk mencegah tidak dilanggarnya ketentuan yang
terkait dengan bidang landreform yang akan mengakibatkan
gagalnya proses pemerataan pemilikan tanah.
Keharusan bagi semua pemindahan hak atas tanah apapun
untuk dimohonkan izin, tidak ada celah yang dapat digunakan
oleh siapapun untuk menerobos ketentuan landreform. Hal ini

ditentukan dalam Pasal 5 ayat (3) jo. Pasal 7 PMA 14/1961, yang
ditegaskan kembali dalam Keputusan Menteri Agraria No-Sk.3/
Ka/ 1962 yang menetapkan bahwa permohonan izin pemindahan
hak harus ditolak jika pemindahan tersebut melanggar atau
bertentangan dengan ketentuan, yaitu: UUPA, seperti tidak
dipenuhinya syarat sebagai subjek hak atas tanah (WNA tidak
bisa menjadi subjek HM, HGU, HGB); UU No. 56 Prp. Tahun 1960

berkenaan dengan larangan pemilikan tanah yang melampaui batas
maksimum atau larangan pemecahan tanah yang menyebabkan
kurang dari dua hektar; dan PP No. 224 Tahun 1961 seperti larangan
pemilikan tanah secara absentee. 15
Selain untuk mendukung program landreform ketentuan di atas
sangat tegas mengatur bahwa perizinan pemindahan hak diperlukan

untuk mencegah terjadinya peralihan hak atas tanah kepada subjek
hak yang tidak berhak. Misalnya beralihnya hak milik atas tanah
kepada orang asing.
Berdasarkan ketentuan Pasal 9 PMA No. 14 Tahun 1961 dapat

diketahui bahwa pejabat yang diberi wewenang untuk memberikan
izin pemindahan hak adalah Menteri Agraria untuk tingkat Pusat,
Kepala Inspeksi Agraria untuk Provinsi, Kepala Pengawas Agraria
untuk Karesidenan dan Kepala Agraria Daerah untuk Kabupaten/

15 Nurhasan Ismail...,Op. Cit., hlm. 131.