Page 159 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

136 FX. Sumarja

Kotamadya. Secara lengkap Pasal 9 berisikan, bahwa terhadap
16
keputusan Kepala Agraria Daerah, Kepala Pengawas Agraria dan
Kepala Inspeksi Agraria yang berupa penolakan permohonan izin
pemindahan hak, dapat dimintakan banding pada Menteri Agraria.
Sementara dalam Pasal 4 UU No. 56 Prp.1960, hanya mengatur
bahwa izin penjualan hak milik tanah pertanian diberikan oleh
Kepala Agraria Daerah Kabupaten/Kota.

Setelah tahun 1967, terjadi perubahan berkenaan dengan fungsi
izin dan ruang kebebasan memindahkan hak atas tanah, yaitu:
a. Izin pemindahan hak sudah tidak lagi berfungsi sebagai
instrumen kesuksesan program landreform, namun dikaitkan

dengan kepentingan politis dan ekonomi Pemerintah.
Pemerintah menyadari bahwa tanah bukan hanya terkait
dengan persoalan yuridis saja namun juga terkandung potensi-
potensi yang dapat berpengaruh terhadap kondisi politik dan
perekonomian Negara.
b. Pemerintah cenderung memperlonggar kontrolnya dengan
memberi kebebasan terjadinya pemindahan hak atas tanah
tanpa izin, terutama yang tidak mempunyai pengaruh
terhadap kebijakan pembangunan ekonomi. Sebaliknya

terhadap pemindahan hak atas tanah yang berpengaruh
terhadap kebijakan pembangunan ekonomi tetap diharuskan
adanya izin pemindahan.

Menurut Nurhasan Ismail, telah terjadi pelekatan fungsi pokok
baru terhadap izin pemindahan hak dan pelemahan terhadap fungsi
sebagai instrumen landreform, ketentuan yang termuat dalam

16 Sebenarnya kewenangan “instansi pemberi izin” secara terinci diatur
dalam surat keputusan Menteri Agraria No. SK. 112/Ka/1961, yaitu
pejabat jang mempunjai wewenang untuk memberi keputusan tentang
permintaan izin pemindahan hak-milik, hak guna bangunan dan hak
guna-usaha, menurut macam hak dan luasannya.