Page 163 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

140 FX. Sumarja

tanah tidak dimanfaatkan secara produktif sehingga merugikan
kepentingan pembangunan ekonomi terutama untuk mendukung
pembangunan sektor industri dan perumahan. Selain itu, izin
pemindahan hak diperlukan agar ada jaminan bahwa tanah-tanah
tersebut tidak jatuh pada subjek hak yang tidak memenuhi syarat
(misalnya orang asing tidak boleh menjadi pemegang hak milik).
Pengajuan permohonan izin pemindahan hak, harus dicantumkan
kewarganegaraannya. Disayangkan, ketentuan itu tidak berlaku
untuk tanah pekarangan yang bukan dari tanah negara, seperti

diuraikan di atas.
Mengingat Surat Edaran Direktur Jenderal Agraria No.BA.1l/38/70
tertanggal 7 Nopember 1970 dan Permendagri No. Sk.59/DDA/1970
sudah tidak lagi berfungsi sebagai instrumen kesuksesan program
landreform, maka peralihan hak kepada perorangan yang sudah

mempunyai lima bidang tanah tetap dapat dilakukan jika tanahnya
dimanfaatkan secara produktif untuk mendukung kegiatan usaha
produksi pangan dan hasil perkebunan seperti tersebut di atas.
Meskipun mengandung kelemahan, regulasi di atas
menunjukkan bahwa izin pemindahan hak sungguh masih
digunakan untuk mengarahkan agar tanah yang beralih jatuh

kepada pihak yang mempunyai kemampuan memanfaatkan untuk
kegiatan-kegiatan yang produktif dan jatuh pada subjek hak yang
tepat dan berhak. Disayangkan bahwa pemindahan hak milik atas
tanah pekarangan dibebaskan dari perizinan. Bahkan pada akhirnya
nanti dalam kerangka penanaman modal, fungsi izin pemindahan
hak untuk mengarahkan penerima peralihan hak memanfaatkan
tanahnya bagi kegiatan-kegaitan usaha yang produktif sudah

disatukan ke dalam izin lokasi atau izin perolehan tanah.
Lembaga izin pemindahan hak atas tanah di Negara Republik
Indonesia pertama kali lahir tahun 1952. Semula izin pemindahan
hak diperuntukan terhadap tanah-tanah Eropa. Izin diberikan oleh