Page 165 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

142 FX. Sumarja

10 Tahun 1961 tidak lagi didasarkan pada ketentuan UU No. 24 tahun
1954, kecuali pemindahan hak atas tanah perkebunan masih tetap
didasarkan pada UU No. 28 Tahun 1956.
Berdasarkan Permendagri No.1 Tahun 1967 tentang Pembagian
Tugas dan Wewenang Agraria, yang mencabut Surat Keputusan
Menteri Agraria No. SK. 112/Ka/1961, bahwa kewenangan pemberian
hak-hak atas tanah dan pengawasannya diatur sebagai berikut:

a. Tugas dan wewenang yang dengan peraturan ini dilimpahkan
kepada para Gubernur Kepala Daerah dan Bupati/Walikota
Kepala Daerah dalam kedudukan dan fungsinya sebagai Wakil
Pemerintah Pusat, penyelengga-raannya sehari-hari dilakukan

atas nama dan tanpa mengurangi hak, kewenangan dan
tanggung jawab Kepala Daerah, oleh Direktorat Agraria dan
Transmigrasi atau Kantor Inspeksi Agraria pada tingkat Provinsi
dan oleh Kantor Agraria dan Transmigrasi atau Kantor Agraria
pada tingkat Kabupaten/Kotamadya.
b. Di daerah Istimewa Yogyakarta tugas dan wewenang yang dengan
peraturan ini dilimpahkan kepada para Gubernur Kepala Daerah
dan Bupati/Walikota Kepala Daerah, dilimpahkan kepada
Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, penyelenggaraannya

sehari-hari dilaksanakan atas nama dan tanpa mengurangi hak,
kewenangan dan tanggung jawab Kepala Daerah, oleh Dinas
Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta.

Permendagri No.1 Tahun 1967 di atas kemudian diganti dengan
Permendagri No. 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang
Pemberian Hak Atas Tanah, yang mengatur bahwa: 1) izin

pemindahan HGU diberikan oleh gubernur; 2) pemindahan hak
milik, HGB, dan hak pakai atas tanah negara kepada WNI atau badan
hukum Indonesia yang bukan modal asing menjadi kewenangan
bupati/walikota; 3) sisanya menjadi kewenangan Menteri Dalam