Page 167 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

144 FX. Sumarja

mengharuskan adanya izin Pemindahan Hak. Kedua PP tersebut
hanya mengharuskan Izin Pemindahan terhadap peralihan Hak
Pakai di atas tanah Negara serta HGB dan Hak Pakai di atas tanah
Hak Milik atau HPL, sedangkan peralihan Hak Milik, HGU, dan
HGB yang diperoleh dari Negara tidak perlu lagi izin pemindahan.
Regulasi di atas kemudian dinilai merugikan kepentingan
pembangunan ekonomi negara, khususnya di sektor pertanian

(perkebunan, perikanan dan bidang pertanian lainnya). Kemudian,
pemerintah melalui Permennag/Ka.BPN No. 9 Tahun 1999 tentang
Tatacata Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan
Hak Pengelolaan merevisinya. Surat Menteri Negara/Ka.BPN No.
500-4352 tentang Penyampaian Permennag/ Ka.BPN No. 9 Tahun
1999 Jo. Pasal 7 dan Pasal 136 Permennag/Ka.BPN No. 9 Tahun
1999 mengatur bahwa izin peralihan hak atas tanah diperlukan

hanya untuk peralihan: a) Hak Milik yang dipunyai oleh badan
hukum keagamaan, badan hukum sosial dan badan hukum lain
yang ditunjuk oleh Pemerintah; b) Hak Guna Usaha; c) Hak Pakai
tanah pertanian di atas tanah Negara; dan d) hak-hak lain yang di
dalam sertifikatnya dicatat memerlukan izin. Hak-hak lain itu (mis.
hak pengelolaan) yang diperlukan izin, maka dalam penerbitan
surat keputusan pemberian haknya harus dicantumkan syarat
izin pemindahan hak, serta harus dicatat di dalam sertifikatnya.
Permohonan izin peralihan hak diajukan kepada Pejabat yang

menerbitkan keputusan pemberain hak. Pejabat yang memberikan
izin pemindahan bisa Menteri/Ka.BPN, Kepala Kanwil BPN Provinsi
atau Kepala Kantor Pertanahan, sesuai dengan kewenangannya.
Artinya fungsi kontrol pemerintah dalam hal pemindahan hak atas
tanah melalui perizinan diperkuat atau ditambah sedikit.

Peralihan HPL harus mendapat izin pejabat yang berwenang,
telah diperkuat oleh putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. No.96/
Pdt.G/2010/PN.Bks tanggal 28 Juni 2011 Jo. Putusan PTUN Bandung