Page 172 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 149

Permennag/Ka.BPN No. 3 Tahun 1997, tidak mengatur orang asing
sebagai penerima “pemindahan” hak milik. Seharusnya ketentuan
Pasal 99 tersebut berisi sebagai berikut:

“sebelum dibuat akta mengenai pemindahan hak atas tanah
(oleh PPAT), calon penerima hak harus membuat pernyataan
yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dengan
pemindahan hak tersebut tidak menjadi pemegang hak atas
tanah yang melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah
dan....pemegang hak atas tanah absentee, serta pemegang hak
atas tanah yang tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak.
Apabila pernyataan sebagaimana dimaksud tidak benar, maka
tanah kelebihan, absentee dan tanah yang pemegang haknya
tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak tersebut menjadi
objek landreform dan bersedia menanggung semua akibat
hukumnya” (cetak miring adalah usulan penulis).

Ketentuan seperti yang diusulkan tersebut, dapat dijadikan
instrumen bagi pemerintah untuk menegakkan ketentuan Pasal 21
ayat (3), (4) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA. Meskipun sebenarnya yang
dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 26 ayat (1) UUPA, tidak sekedar

dalam bentuk Peraturan Menteri, namun dalam bentuk Peraturan
Pemerintah. Sementara peraturan pemerintah yang dimaksudkan
oleh Pasal 26 ayat (1) UUPA hingga hari ini belum ada. Kalau ada
pendapat bahwa peraturan pemerintah yang dimaksudkan oleh Pasal
26 ayat (1) UUPA adalah PPNo. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah, dengan alasan peraturan pemerintah ini telah mengatur izin
pemindahan hak, menurut penulis hal itu tidak tepat dan belum
menjawab maksud pasal tersebut. PP No. 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah adalah melaksanakan amanat Pasal 19 ayat (1)

UUPA, bukannya Pasal 26 ayat (1) UUPA.
Memperhatikan uraian tentang perizinan peralihan/ pemindahan
hak atas tanah di atas secara umum tidaklah bertentangan, baik
dengan asas-asas yang termuat di dalam UUPA maupun UUDNRI
1945. Hak milik atas tanah yang merupakan suatu hak yang sangat