Page 170 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 147

Perkembangan terakhir terdapat penegasan terhadap ketentuan
Permennag/Ka.BPN No. 9 Tahun 1999, yaitu mengenai pejabat yang
memberikan izin pemindahan hak bagi badan sosial dan keagamaan.
Penegasan itu tertuang dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Ka.BPN
No. 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian
Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, bahwa Kepala
Kantor Pertanahan memberi keputusan mengenai: Pemberian
izin perolehan tanah bagi Badan Sosial dan Keagamaan, jika
dipersyaratkan dalam Surat Keputusan persetujuan bahwa badan

hukum tersebut dapat memiliki tanah dengan Hak Milik. Ketentuan
Pasal 6 ini sama dengan isi Pasal 5A Peraturan Ka.BPN No. 3 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Ka.BPN No. 1 Tahun 2011
tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan
Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu.

Pelepasan fungsi kontrol Pemerintah terhadap peralihan
HM, HGB, dan HP atas tanah pekarangan tersebut mengisyaratkan
ketidaktertarikan lagi Pemerintah terlibat langsung melakukan
pengawasan terhadap ketentuan larangan kepemilikan tanah hak
milik oleh orang asing. Pemerintah tidak mau lagi menggunakan
kekuasaan kontrolnya untuk mencegah terjadinya pemilikan
tanah kepada yang tidak berhak (orang asing), bahkan sekalipun
mengarah pada penguasaan yang bersifat penyelundupan hukum
dan spekulatif untuk hak milik, seperti yang dimaksudkan dalam

Pasal 26 ayat (1) UUPA.
Pelepasan kontrol oleh Pemerintah tersebut menurut Nurhasan
Ismail kemudian diikuti dengan pembentukan Self-Control System.
23
Self-Control System adalah kontrol yang dijalankan oleh warga

masyarakat terutama oleh penerima peralihan hak dengan cara
cukup membuat pernyataan bahwa peralihan tersebut tidak akan

23 Nurhasan Ismail..., Op. Cit., hlm. 134.