Page 166 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 143

Negeri, namun tidak jelas yang mana. Berdasarkan penjelasan
Permendagri tersebut, pemberian izin pemindahan hak atas tanah
berlaku ketentuan Permendagri No. Sk.59/DDA/1970.
Perkembangan izin pemindahan hak atas tanah selanjutnya,
sejalan dengan semangat liberalisasi terutama setelah Indonesia
memasuki era Globalisasi tahun 1990’an yang menuntut kegiatan
ekonomi termasuk penguasaan sumberdaya tanah sebagai faktor

produksi diserahkan kepada mekanisme pasar. Kontrol pemerintah
terhadap peralihan hak melalui Izin Pemindahan lebih diperlonggar
lagi. Hal ini dapat disimak dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf
e PP No. 24 tahun 1997 yang mengatur bahwa PPAT dilarang
membuatkan akta jika untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan
belum diperoleh izin Pejabat atau instansi yang berwenang, apabila
izin tersebut diperlukan menurut peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Atas dasar itulah Pasal 98 ayat (1) Permennag/Ka.BPN
No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah, menegaskan bahwa dalam rangka
pembuatan akta pemindahan atau pembebanan hak atas tanah dan
mendaftarnya tidak diperlukan izin pemindahan hak, kecuali dalam
hal: a) Pemindahan atau pembebanan hak atas tanah atau Hak Milik
atas Satuan Rumah Susun yang di dalam sertifikatnya dicantumkan
tanda yang menandakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindah
tangankan apabila telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang;

b) Pemindahan atau pembebanan hak pakai atas tanah negara.
Selain yang tertuang pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf e
PP No. 24 tahun 1997 jo. Pasal 98 ayat (1) Permennag/Ka.BPN No. 3
Tahun 1997 di atas, ketentuan Pasal 34 ayat (7) dan (8) serta Pasal

54 ayat (2), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) PP No. 40 Tahun 1996
juga mengatur izin pemindahan hak. Berdasarkan ketentuan itulah,
tampak bahwa Pemerintah mengeluarkan regulasi untuk melepas
kontrolnya terhadap peralihan hak atas tanah dengan tidak