Page 161 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

138 FX. Sumarja

5 bidang tanah atau lebih; 3) Hak guna bangunan atas tanah negara,
jika dilakukan kepada badan hukum; 4) Hak Guna Usaha; 5) Hak
pakai atas tanah Negara, jika dilakukan kepada orang asing atau badan
hukum. Di sini pemerintah telah memperlonggar izin pemindahan
hak. Tidak semua pemindahan hak atas tanah diperlukan izin.
Diuraikan oleh Nurhasan Ismail bahwa pemerintah
melonggarkan izin pemindahan hak didasarkan pada pertimbangan

yuridis, politis dan ekonomis. Pertimbangan yuridisnya adalah
mencegah terjadinya pemindahan hak atas tanah yang
bertentangan dengan kebijakan pemerintah Orde Baru yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pertimbangan politisnya adalah mencegah munculnya konflik yang
bersumber dari pemindahan hak atas tanah yang akan mengganggu
keberlangsungan rezim penguasa dengan mengarahkan agar

pemindahan hak atas tanah tidak menimbulkan gangguan sosial
politik. Pertimbangan ekonomis yaitu mendorong agar pemindahan
itu dapat memberikan kontribusi prestasi terhadap peningkatan
produksi pangan dan perkebunan serta industri dan perumahan.
Juga mencegah terjadinya penguasaan tanah yang bersifat spekulatif
yang hanya akan menghambat penggunaan tanah sebagai faktor
produksi yang lebih produktif. 17

Pemindahan hak atas tanah yang tidak perlu izin adalah
pemindahan hak milik tanah pekarangan, baik untuk badan hukum
maupun perorangan yang belum memiliki lima bidang yang bukan
berasal dari tanah negara. Ketentuan demikian sangat disayangkan
karena akan menimbulkan pelemahan terhadap aturan larangan
kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing. Aturan ini akan

dengan mudah dilanggar, tanpa disadari oleh pemerintah. Artinya
hak milik tanah pekarangan dapat beralih secara tidak langsung dari

17 Nurhasan Ismail..., Op. Cit., hlm. 132.