Page 162 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 139

WNI kepada orang asing, misalnya dengan sistem kedok/pinjam
nama (penyelundupan hukum), karena tidak ada kontrol dari
pemerintah.
Sejarah aturan pengasingan tanah pada masa kolonial terulang
kembali, yaitu bahwa dalam praktiknya aturan larangan pemindahan
tanah hak milik kepada orang asing, tidak berlaku bagi tanah
pekarangan (perkotaan). Padahal semangat Permendagri No. Sk.59/
18
DDA/1970 yang ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal
Agraria Departemen Dalam Negeri No. BA. 1l/38/70 tertanggal
7 Nopember 1970 perihal Permendagri No.Sk. 59/DDA1/1970
menyatakan bahwa perizinan pemindahan hak masih diperlukan
tidak hanya atas pertimbangan yuridis, melainkan terkait segi-segi
politis, yaitu menyangkut orang-orang asing.

Kebijakan awal pemerintahan Orde Baru seperti tercermin
dalam Pasal 1 ayat (2) Permendagri No. Sk.59/DDA/1970, bahwa
peralihan hak atas tanah yang harus dimintakan izin adalah: (1)
Tanah pertanian dan HGU dalam kerangka menjamin ketersediaan
tanah bagi peningkatan produksi pangan dan hasil per-kebunan
yang bernilai ekspor dan khusus untuk HGU untuk menjamin
bonafiditas pinerima tanah dalam menjalankan kegiatan usaha

perkebunan; (2) peralihan HGB dan Hak Pakai atas tanah bangunan
kepada badan hukum dalam kerangka menjamin bahwa tanahnya
memang sungguh-sungguh digunakan untuk men-dukung
pelaksanaan kegiatan usaha seperti industri dan perumahan; (3)
Peralihan Hak Milik atas tanah bangunan serta HGB dan Hak
pakai yang diperoleh dari Negara kepada perorangan jika penerima
peralihan tersebut sudah mempunyai 5 (lima) bidang tanah

bangunan atau pekarangan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah
terjadinya penguasaan tanah secara spekulatif yang menyebabkan

18 Sudargo Gautama, Hukum Agraria..., Op. Cit., hlm. 79.