Page 169 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

146 FX. Sumarja

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 134, bahwa Izin peralihan
hak atas tanah diperlukan hanya untuk peralihan Hak Milik yang
dipunyai oleh badan hukum keagamaan, badan hukum sosial dan
badan hukum lain yang ditunjuk oleh Pemerintah, Hak Guna Usaha,
Hak Pakai tanah pertanian di atas tanah Negara dan hak-hak lain yang
di dalam sertifikatnya dicatat memerlukan izin. Selain itu ditegaskan
juga dalam Surat pengantar Permennag/Ka.BPN No. 9 Tahun
1999, bahwa “Izin Peralihan hak atas tanah diberlakukan terhadap
tanah-tanah yang diberikan kepada badan hukum keagamaan,

badan hukum sosial dan badan hukum lainnya yang ditunjuk oleh
Pemerintah, Hak Guna Usaha, Hak Pakai tanah pertanian di atas
tanah Negara dan hak-hak lain yang didalam sertifikatnya dicatat
memerlukan izin. Bedasarkan ketentuan tersebut, terhadap kasus
hak pengelolaan di atas, yang harus mengajukan izin peralihan
hak adalah Perum Perumnas sebagai pihak yang akan mengalihkan
tanah. Pada umumnya izin pemindahan hak harus diajukan oleh

pihak calon penerima hak, kecuali di dalam sertifikatnya telah
tercantum bahwa untuk mengalihkan pada pihak lain harus izin
pejabat berwenang yaitu pejabat yang berwenang menerbitkan surat
keputusan pemberian hak. 22
Berdasarkan Permennag/Ka.BPN No. 9 Tahun1999 tersebut di
atas, Pemerintah telah menambah fungsi kontrolnya, sehingga
peralihan hak atas tanah yang tidak diharuskan adanya Izin

Pemindahan Hak menjadi berkurang, yaitu: 1) Hak Milik baik
atas tanah pertanian maupun pekarangan yang diperoleh oleh
perorangan; 2) HGB baik yang dipunyai oleh perorangan maupun
badan hukum; dan 3) Hak Pakai atas tanah pekarangan atau
bangunan yang diperoleh dari Negara baik yang dipunyai oleh WNI
dan WNA maupun yang dipunyai oleh badan hukum.

22 Pasal 134, 135, 136, 138 Permennag/Ka.BPN 9/1999