Page 177 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

154 FX. Sumarja

jual beli. Kondisi seperti ini, oleh Instruksi Mendagri No. 14 Tahun
1982 diperkenankan menggunakan kuasa penuh yang tidak dapat
ditarik kembali, untuk pemindahan hak atas tanah, seperti yang
tertuang pada Pasal 3 Akta Jual beli menurut PMA No. 11 Tahun 1961
tentang Bentuk Akta. Pasal 3 tersebut sejalan dengan isi ketentuan
Surat Direktur Jenderal Agraria No. 594/1492/AGR tanggal 31 Maret
1982 jo. Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982.

Selain itu, kuasa mutlak dapat dipergunakan sepanjang tidak
terkait dengan permindahan hak atas tanah, kecuali: Pertama,
penggunaan kuasa penuh sebagai dicantumkan dalam Perjanjian
Ikatan Jual Beli yang aktanya dibuat oleh seorang Notaris; Kedua,
penggunaan kuasa dalam jual beli yang aktanya dibuat di hadapan
PPAT; Ketiga, kuasa dalam Pembebanan Hak Tanggungan.

Pengecualian pertama, penggunaan kuasa penuh sebagai
dicantumkan dalam Perjanjian Ikatan Jual Beli yang aktanya dibuat oleh
seorang Notaris, seringkali dilakukan dengan alasan demi kelancaran
lalu lintas perekonomian khususnya kebutuhan akan tanah untuk
memperlancar pembangunan. Selain alasan demi perekonomian,
para pihak maupun notaris mendalilkan pada kebebasan berkontrak,
dan perjanjian pendahuluan jual beli (yang mengandung kuasa

mutlak) yang dibuat adalah untuk melindungi calon pembeli, apalagi
larangan penggunaan kuasa mutlak sebagai pemindahan hak atas
tanah yang dimaksud oleh Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982
adalah perjanjian pemberian kuasa yang tidak mengikuti perjanjian
pokoknya. Artinya kalau kuasa mutlak itu diberikan karena sifat
perjanjian pokoknya menghendakinya maka tidak termasuk larangan
yang dimaksud. Selain itu semua, mengingat juga adanya beberapa

hambatan untuk dapat dibuatkannya akta jual beli di hadapan PPAT,
yang akan merugikan calon pembeli apabila tidak ada jalan keluarnya.
Pengecualian kedua, penggunaan kuasa dalam jual beli yang
aktanya dibuat di hadapan PPAT, telah dengan tegas diatur dalam