Page 176 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing
P. 176
Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 153
Perjanjian jual beli yang diikuti dengan kuasa mutlak merupakan
perjanjian pendahuluan yang lazim ditemukan dalam praktik
Notaris. Perjanjian jual beli dengan kuasa mutlak ini dilaksanakan
mengawali jual belinya itu sendiri di hadapan PPAT. Pada umumnya
suatu perjanjian jual beli mengandung janji-janji atau persyaratan
yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh salah satu pihak atau para
pihak sebelum dilakukannya perjanjian pokok yang merupakan
tujuan akhir dari para pihak. Persyaratan tersebut tentunya bisa
26
bermacam-macam. Misalnya, untuk terjadinya jual beli hak atas
tanah di hadapan PPAT harus telah dilunasi harganya, dan semua
persyaratan terpenuhi (telah bayar pajak, tanda bukti identitas para
pihak, sertifikat, telah mendapat izin pemindahan hak, pembeli
telah memenuhi syarat sebagai subjek hak atas tanah dll).
Terdapat suatu keadaan dimana penjual yang sertifikat tanah
haknya sedang dalam proses di Kantor Pertanahan, atau Kartu
Tanda Penduduknya kedaluwarsa, atau belum dibayarnya pajak
baik pajak bumi dan bangunan (PBB) maupun pajak perolehan hak
atas tanah dan bangunan (BPHTB) akan tetapi pemilik bermaksud
untuk menjualnya. Guna mengatasi hal itu maka dibuatlah PPJB.
Sebagai suatu perjanjian pendahuluan untuk sementara menantikan
dipenuhinya syarat untuk perjanjian pokoknya yaitu jual beli di
hadapan PPAT yang berwenang membuatnya.
Terdapat suatu keadaan yang lain, bahwa calon penjualnya
berhalangan untuk datang kembali untuk pelaksanaan penanda-
tanganan akta jual belinya, atau ternyata pembeli tidak mendapatkan
izin memperoleh hak atas tanah tersebut, atau untuk terjadinya jual
beli ternyata syarat administratif belum terpenuhi dan setelah syarat
terpenuhi, penjual tidak dapat hadir dalam penandatanganan akta
26 Nelly Sriwahyuni Siregar: Tinjauan Yuridis Kedudukan Kuasa Mutlak
Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Oleh Notaris/PPAT (Pejabat Pembuat
Akta Tanah), Tesis, Sekolah Pascasarjana USU, 2008, hlm. 56.