Page 176 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing
P. 176

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing  153


                  Perjanjian jual beli yang diikuti dengan kuasa mutlak merupakan
              perjanjian  pendahuluan  yang  lazim  ditemukan  dalam  praktik
              Notaris. Perjanjian jual beli dengan kuasa mutlak ini dilaksanakan
              mengawali jual belinya itu sendiri di hadapan PPAT.  Pada umumnya
              suatu perjanjian jual beli mengandung janji-janji atau persyaratan
              yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh salah satu pihak atau para
              pihak  sebelum  dilakukannya perjanjian pokok  yang  merupakan
              tujuan akhir dari para pihak.   Persyaratan tersebut tentunya  bisa
                                         26
              bermacam-macam.  Misalnya,  untuk  terjadinya jual beli hak  atas

              tanah di hadapan PPAT harus telah dilunasi harganya, dan semua
              persyaratan terpenuhi (telah bayar pajak, tanda bukti identitas para
              pihak,  sertifikat,  telah  mendapat  izin  pemindahan  hak,  pembeli
              telah memenuhi syarat sebagai subjek hak atas tanah dll).
                  Terdapat suatu  keadaan dimana penjual yang sertifikat tanah

              haknya  sedang dalam  proses di  Kantor  Pertanahan,  atau  Kartu
              Tanda  Penduduknya  kedaluwarsa,  atau  belum  dibayarnya  pajak
              baik pajak bumi dan bangunan  (PBB) maupun pajak perolehan hak
              atas tanah dan bangunan (BPHTB) akan tetapi pemilik bermaksud
              untuk  menjualnya.  Guna  mengatasi  hal  itu  maka dibuatlah  PPJB.
              Sebagai suatu perjanjian pendahuluan untuk sementara menantikan
              dipenuhinya  syarat untuk perjanjian pokoknya  yaitu  jual  beli  di
              hadapan PPAT yang berwenang membuatnya.

                  Terdapat  suatu keadaan  yang lain, bahwa  calon  penjualnya
              berhalangan untuk  datang  kembali untuk pelaksanaan penanda-
              tanganan akta jual belinya, atau ternyata pembeli tidak mendapatkan
              izin memperoleh hak atas tanah tersebut, atau untuk terjadinya jual
              beli ternyata syarat administratif belum terpenuhi dan setelah syarat

              terpenuhi, penjual tidak dapat hadir dalam penandatanganan akta



              26  Nelly Sriwahyuni Siregar: Tinjauan Yuridis Kedudukan Kuasa Mutlak
                  Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Oleh Notaris/PPAT (Pejabat Pembuat
                  Akta Tanah), Tesis, Sekolah Pascasarjana USU, 2008, hlm. 56.
   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181