Page 181 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing
P. 181

158   FX. Sumarja


            mutlak. Bukankah hal demikian merupakan suatu penyelundupan
            hukum. Meskipun sebenarnya Pasal 39 ayat (1) huruf d PP 24 tahun
            1997 telah dengan tegas mengatur bahwa PPAT dilarang membuat
            akta pemindahan hak atas tanah yang didasarkan pada kuasa mutlak.
                Kewenangan  notaris  seperti  yang diuraikan di atas  harus ada
            pembatasan terkait pembuatan surat kuasa mutlak, yang pada dasarnya
            adalah  pemindahan hak  atas  tanah. Menurut Putusan Mahkamah

            Agung RI No.2584 K/Pdt/1986  tanggal 14  April 1988,  bahwa surat
            kuasa mutlak mengenai jual beli tanah, tidak dapat dibenarkan karena
            dalam praktik sering disalahgunakan untuk menyelundupkan jual beli
            tanah. Demikian juga dalam Putusan MA No. 1400 K/Pdt/2001 tanggal
            2 Januari 2003, bahwa pengalihan hak atas tanah berdasarkan Surat
            Kuasa mutlak adalah batal demi hukum.  Namun demikian, terdapat
                                               29
            juga Putusan MA yang membenarkan dan mengizinkan Perjanjian

            Ikatan Jual Beli yang diikuti dengan surat kuasa untuk menjual, yaitu
            Putusan MA No. 2929 k/Pdt/2008 tanggal  26 Oktober  2009. 30
                Berdasarkan  uraian  di  atas bahwa  penggunaan kuasa mutlak
            sebagai  instrumen untuk mengadakan  pemindahan hak atas tanah,
            tidak lain  adalah   suatu  cara  terselubung   untuk meng-adakan
            pemindahan  hak atas  tanah. Hal ini dalam praktiknya berada di luar

            jangkauan  kontrol/pengawasan Pemerintah,  sehingga  penggunaan
            lembaga kuasa mutlak  praktis akan menimbulnya dampak negatif
            yang  luas.  Lembaga kuasa mutlak ini dalam praktiknya  sangat
                      31
                                                                 32

            29  Majelis hakim yang memutus adalah Drs. H. Taufiq, S.H., M.H.,  H.
                Parman Soeparman, S.H., dan  H. Achmad Syamsudin, S.H.
            30  Majelis hakim terdiri dari Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H.,  Prof. Dr.
                H. Ahmad Sukardja, S, H.,  dan Widayanto Sastrohardjono, S.M., M.Sc.
            31   Djaja S. Meliala,  Penuntun Praktis  Perjanjian  Pemberian Kuasa,
                Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,  Bandung:  Nuansa
                Aulia, 2008, hlm. 114.
            32  Menurut Subekti, Kuasa mutlak membuka  peluang  orang  asing
                mendapatkan  tanah hak milik,  dalam Djaja S. Meliala,  Penuntun
   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186