Page 185 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

162 FX. Sumarja

a) Pasal 18 UU No. 4 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, menentukan
bahwa bangunan rumah susun yang telah dibangun, baru dapat
dijual untuk dihuni setelah mendapatkan izin layak huni dari
Pemerintah Daerah setempat. Pasal ini dengan tegas mengatur
bahwa penjualan rumah susun hanya dapat dilakukan jika
disamping rumah susun selesai dibangun dan dikeluarkan izin
layak huni.
b) Pasal 26 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan
dan Permukiman, menentukan bahwa Badan usaha di bidang

pembangunan perumahan yang membangun lingkungan siap
bangun dilarang menjual kaveling tanah matang tanpa rumah.
c) Pasal 5 ayat (7) dan (9) Permendagri No. 5 Tahun 1974 tentang
Ketentuan-ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian
Tanah Untuk Keperluan Perusahaan, mengatur bahwa tanah-
tanah yang dikuasai oleh Perusahaan Pembangunan Perumanah
dengan HGB atau Hak pakai dapat dipindahkan haknya berikut

rumah-rumah dan bangunan-bangunan yang berada di atasnya
kepada pihak-pihak lain yang memerlukannya, kecuali apabila
perusahaan tersebut bermodal swasta maka pemindahan hak
tersebut merupakan suatu kewajiban. Penyerahan (pemindahan)
tanah HGB dan Hak Pakai kepada pihak yang memerlukan
hanya dapat dilakukan dalam keadaan sudah selesai dibangun
sesuai dengan rencana pembangunan proyek.

Apabila diperhatikan ketentuan di atas terdapat kalimat “hanya

dapat dilakukan... dst”, mengisyaratkan adanya suatu kewajiban
dalam penjualan tanah berikut bangunan rumahnya yang telah selesai
dibangun oleh perusahaan perumahan. Kemudian di dalam Pasal 26
ayat (2) UU No. 4 Tahun 1992 terdapat ketentuan pengecualian bahwa
Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum
Perumnas) dapat menjual tanah tanpa rumah, karena misinya untuk
membangun perumahan menengah ke bawah. Demikian, perusahaan