Page 189 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing
P. 189
166 FX. Sumarja
Agraria Nomor 11 tahun 1961.
b. Penggunaan kuasa penuh sebagai yang dicantumkan dalam
Perjanjian Ikatan Jual Beli yang aktanya dibuat oleh seorang
Notaris.
c. Penggunaan Kuasa Memasang Hipotek yang aktanya dibuat
oleh seorang Notaris dan penggunaan kuasa-kuasa lainnya yang
bukan dimaksud sebagai pemindahan hak atas tanah.
Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai penggunaan kuasa
penuh sebagai yang dicantumkan dalam Perjanjian Ikatan Jual
Beli yang aktanya dibuat oleh seorang Notaris. Meskipun tidak
ada penjelasannya, tentu penggunaan kuasa penuh sebagai yang
dicantumkan dalam Perjanjian Ikatan Jual Beli harus mengikuti
atau didasarkan pada perjanjian pokoknya. Artinya PPJB yang
diikuti dengan kuasa mutlak, sejak awal ditujukan untuk membantu
memecahkan persoalan hukum dalam pemindahan hak atas tanah.
Dasar hukum PPJB, telah ada sejak tahun 1982 berdasarkan Instruksi
Mendagri No. 14 tahun 1982.
Jika diperhatikan uraian di atas, tampaknya regulasi pemerintah
di bidang pertanahan sungguh-sungguh telah menempatkan tanah
sebagai barang komoditas, meskipun sudah diperingatkan berkali-
kali oleh Gunawan Wiradi. Tanah jangan jadikan barang komoditas,
40
40 Wawancara tanggal 4 April 2013, di Bogor Pukul 10.00 wib, lihat
juga dalam makalahnya yang berjudul “ Jangan Perlakukan Tanah
Sebagai Komoditi”, tanpa tahun. Dalam makalahnya Gunawan
Wiradi menjelaskan bahwa justru orang asing (Mac Andrews) dalam
memandang tanah dihadapkan dengan UUDNRI1945, Sila ke Lima
Pancasila, dan UUPA lebih paham dari pada orang Indonesia. Andrews
mengatakan bahwa “Land in this context is seen as the provider of food
and clothing. This view, it should be noted, is in direct contrast to the
western concept of land as an economic or commercial commodity to
be bought and sold in a market economy with financial return as
the main consideration”. Tanah dalam konteks ini dipandang sebagai
penyedia makanan dan pakaian. Pandangan ini bertolak belakang
dengan konsep barat, tanah sebagai komoditas ekonomi atau