Page 194 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 171

(a) yang bersangkutan mendapat persetujuan terlulis dari penjual
atau perusahaan pembangunan perumahan, yang mengandung
pemberian kuasa yang bersifat mutlak untuk menjual kembali
tanah berikut bangunannya. Hal ini dapat dicermati dari
tanggung jawab terhadap konsekuensi yang muncul dari
penjualan kembali tersebut termasuk perolehan keuntungan
sepenuhnya berada di tangan dan dinikmati oleh pembeli yang
menjual kembali tersebut;
(b) membayar biaya administrasi sebesar 2,5% (dua setengah

persen) dari harga penjualan tanah berikut bangunan atau 1%
(satu persen) dari harga penjualan Satuan Rumah Susun.

Berdasarkan ketentuan di atas Pemerintah telah memberi
landasan hukum bagi kemungkinan terjadinya rangkaian penjualan
atau perdagangan tanah berikut bangunan rumah oleh orang yang
belum berstatus sebagai pemilik dengan menggunakan dasar

kuasa mutlak. Kuasa mutlak tersebut dimuat dalam persetujuan
tertulis yang diberikan oleh perusahaan pembangunan perumahan
sebelum akhirnya tanah berikut bangunan rumah dibeli oleh orang
yang sungguh-sungguh ingin menghuninya atau pembeli terakhir.
Meskipun objek penjualan atau perdagangan tersebut bukanlah hak
atas tanahnya karena hak atas tanahnya memang belum pernah
perpindah tangan kepada pembeli dan masih berada di tangan
perusahaan pembangunan perumahan sebagai penjual.

Objek yang dijual kembali tersebut adalah hak kepemilikan
ekonomis atau nilai manfaat ekonomis dari tanah berikut
bangunan rumahnya beserta keuntungan yang diperoleh dari
penjualan kembali tersebut. Jika penjualan kembali disetujui untuk
dilakukan oleh pembeli dan begitu juga oleh pembeli berikutnya,
maka penandatanganan Akta Jual Beli oleh dan di hadapan PPAT

dilakukan oleh perusahaan pembangunan dengan pembeli terakhir