Page 197 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

174 FX. Sumarja

Mengingat pengaturan PPJB dimaksudkan tidak semata-mata
untuk urusan kepentingan perumahan, namun terkait juga dengan
pemindahan hak atas tanah seperti yang telah diatur dalam Instruksi
Mendagri No. 14 Tahun 1982 (yang menginginkan adanya suatu
pengaturan yang lebih baik), maka sudah saatnya apabila lembaga
PPJB termasuk pembatasan dan sanksinya dimasukkan dalam RUU
Hak-Hak Atas Tanah, atau RUU Pertanahan, ataupun UU Hak
49
Milik yang diamanatkan Pasal 50 ayat (1) UUPA.

Selain aturan pembatasan penggunaan PPJB dan sanksi,
yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan kewenangan
kepada PPAT dan Kantor Pertanahan untuk melakukan mengujian
kebenaran materiil terhadap dokumen-dokumen yang dipergunakan
dalam perbuatan jual beli atau pemindahan hak atas tanah guna
pendaftaran peralihan hak atas tanahnya di Kantor Pertanahan.
50
UU Administrasi Pemerintahan telah memberi kewenangan yang

49 Baik RUU Pertanahan dan RUU Hak-Hak Atas Tanah tidak/belum
mengakomodir pengaturan tentang PPJB.
50 UU Adminitrasi Pemerintahan, Pasal 50 mengatur: Ayat (1) Badan dan/
atau Pejabat Pemerintahan, sebelum membuat Keputusan dan/atau
Tindakan harus memeriksa dokumen dan kelengkapan Administrasi
Pemerintahan; Ayat (2) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
menentukan sifat ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang
berkepentingan dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk
mendukung pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan; Ayat (3)
Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak permohonan Keputusan
dan/atau Tindakan diajukan dan telah memenuhi persyaratan maka
permohonan tersebut dianggap dikabulkan, sedangkan permohonan
yang tidak lengkap dianggap ditolak; Penjelasan Pasal 50 ayat (2),
mengtur: pemeriksaan dokumen mencakup: a. mempertimbangkan
fakta-fakta dan bukti yang menguntungkan pihak-pihak yang
berkepentingan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan; b.
menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, mengumpulkan informasi,
mendengarkan dan memperhatikan pendapat pihak lain yang terlibat
dan/atau terkait, pernyataan tertulis dan elektronis dari pihak yang
berkepentingan, melihat langsung fakta-fakta, menanyakan kepada
para saksi dan/atau ahli, serta bukti-bukti lain yang relevan sebelum
diterbitkannya Keputusan.