Page 201 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

178 FX. Sumarja

pelelangan atau akta PPAT jika dilakukan melalui pemindahan
hak seperti jual beli. Demikian, Hak Milik atas tanah sudah
berpindah kepada WNA atau badan hukum;
(2) setelah itu, bersamaan dengan proses pendaftaran peralihan
haknya diajukan juga permohonan perubahan status Hak
Milik menjadi HGB atau Hak pakai dengan melampirkan
Risalah Lelang atau Akta Jual Beli dari PPAT sehingga dalam
sertifikatnya sudah tercantum status hak atas tanah yang baru.

Penyederhanaan mekanisme peralihan hak atas tanah
tertentu kepada pihak yang tidak memenuhi syarat sebagai subjek
hak mensiratkan adanya kebebasan dalam melakukan peralihan
hak. Setiap pemegang Hak Milik dapat menjualnya kepada
siapapun termasuk subjek hak yang tidak memenuhi syarat atau
setiap orang dapat membeli tanah dengan status hak atas tanah
apapun termasuk yang tidak dapat dimilikinya. Syaratnya setelah

akta peralihannya dibuat dan hak atas tanahnya beralih diajukan
permohonan perubahan status hak atas tanah yang sesuai atau
yang dapat dipunyai.
Penyederhanaan ini, jelas akan memperlemah ketentuan
larangan pemindahan tanah hak milik kepada orang asing yang
termuat dalam Pasal 26 ayat (2) UUPA dan dapat dikategorikan
sebagai peralihan hak yang batal demi hukum. Mengingat peralihan

hak tersebut batal demi hukum, maka perolehan tanahnya juga
batal demi hukum. Selain melemahkan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
UUPA, penyederhanaan itu berpotensi melanggar ketentuan Pasal
42 dan 45 UUPA, yaitu hak atas anah bagi orang asing.

Dikaji dari asas-asas dan prinsip-prinsip hukum tanah nasional,
bahwa hak atas tanah itu telah beralih kepada pembeli atau pembeli
lelang pada saat ditandatanganinya akta jual beli atau risalah lelang.
Hal ini juga sejalan dengan asas hukum adat, bahwa jual beli bersifat