Page 203 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing
P. 203
180 FX. Sumarja
pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara
sebagaimana dimaksud.
Perolehan tanahnya, juga difasilitasi oleh pemerintah yang
diatur dalam Pasal 33 ayat (4). Pasal tersebut menegaskan pemberian
kewenangan kepada badan usaha dan bentuk usaha tetap Migas
untuk “menggusur” dengan menyatakan:
Badan usaha atau bentuk usaha tetap yang bermaksud
melaksanakan kegiatannya dapat memindahkan bangunan,
tempat umum, sarana dan prasarana umum sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) huruf a dan huruf b setelah terlebih
dahulu memperoleh izin dari instansi pemerintah yang
berwenang.
UU No. 22 Tahun 2001 ini terlalu mementingkan usaha Migas,
meskipun terdapat aturan larangan terhadap penggunaan tanah
untuk kegiatan usaha Migas seperti yang diatur dalam Pasal 33 ayat
(3). Pasal 33 ayat (3) menyatakan, bahwa kegiatan usaha Migas tidak
dapat dilaksanakan pada:
a. Tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum,
sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya, serta
tanah milik masyarakat adat;
b. Lapangan dan bangunan pertahanan Negara serta tanah di
sekitarnya;
c. Bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara;
d. Bangunan, rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah pekarangan
sekitarnya, kecuali dengan izin dari instansi Pemerintah,
persetujuan masyarakat, dan perseorangan yang berkaitan
dengan hal tersebut.
Ketentuan tersebut ternyata bisa ditembus dan diingkari
semuanya. Pengingkaran ini diawali dengan anak kalimat, “kecuali
dengan izin dari instansi Pemerintah, persetujuan masyarakat,
