Page 198 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 175

cukup untuk melakukan pemeriksaan dokumen.
Seperti telah disinggung di atas, tujuan pembatasan penggunaan
PPJB adalah mencegah terjadinya makelaran dan spekulan
tanah, sehingga pembeli/konsumen sebenarnya tidak dirugikan.
Pembatasan penggunaan PPJB sekaligus akan mendukung upaya
pemerintah memenuhi kebutuhan perumahan rakyat, karena rakyat
akan terbebas dari spekulan atau makelar perumahan. Lebih dari itu

semua, adalah untuk mencegah terjadinya kepemilikan tanah hak
milik oleh orang asing.
Terkait ketentuan PPJB, jika terdapat konsumen yang merasa
dirugikan dapat diberikan perlindungan hukum. Perlindungan

hukum terhadap konsumen yang dirugikan dengan adanya
ketentuan PPJB mempunyai kesempatan untuk mengajukan uji
materi terhadap UU Perumahan dan Pemukiman dan UU Rumah
Susun. Uji materi dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, jika
dirasa ketentuan PPJB bertentangan dengan konstitusi.

D. Kemudahan Perolehan/Pemindahan hak atas tanah

Telah disinggung di atas bahwa terdapat ketentuan-ketentuan

yang mendorong ke arah semakin bebasnya mekanisme pemindahan
hak atas tanah. Tujuannya agar setiap orang dapat secara lebih
mudah memperoleh dan menguasai tanah yang diinginkan sesuai
dengan kemampuannya tanpa perlu dikontrol oleh Pemerintah.
Pelepasan fungsi kontrol Pemerintah tersebut telah
memungkinkan setiap orang membeli tanah yang luasnya sesuai

dengan kemampuannya. Baik perorangan maupun badan hukum
bebas untuk membeli tanah dengan status hak apapun termasuk
hak yang tidak mungkin dapat dipunyainya. WNA yang tidak boleh
mempunyai Hak Milik atau HGU atau HGB dimungkinkan untuk
membeli hak-hak atas tanah tersebut dengan Akta Jual beli oleh
dan di hadapan PPAT. Begitu juga badan hukum yang tidak boleh