Page 199 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing
P. 199

176   FX. Sumarja


            mempunyai Hak Milik atas tanah dapat membeli Hak Milik tersebut
            dengan Akta Jual Beli. Mereka  hanya diwajibkan untuk mengajukan
            permohonan  perubahan status hak atas tanah bersamaan dengan
            permohonan pendaftaran peralihan  haknya.  Melalui permohonan
            tersebut Hak Milik atau HGU atau HGB yang dibeli oleh WNA akan
            diubah menjadi Hak Pakai. Begitu  juga Hak Milik yang dibeli oleh
            badan  hukum  akan  diubah menjadi   hak  atas  tanah yang  dapat
            dipunyai oleh badan hukum seperti HGU atau HGB atau Hak Pakai.

                Menurut mekanisme yang normal sebagaimana  diatur dalam
            Permennag/ Ka.BPN No. 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh
            Izin Lokasi  dan Hak  Atas  Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka
            Penanaman Modal jo. Kepmennag/ Ka.BPN No. 21  tahun l994
            tentang  Tata Cara Perolehan  Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka
            Penanaman Modal,   peralihan hak atas  tanah kepada  pihak yang

            tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak hanya dapat dilakukan
            melalui mekanisme,  yaitu: l) Sebelum  dilakukan  peralihan, pemilik
            tanah harus mengajukan permohonan perubahan status  hak yang
            akan diperalihkan  menjadi hak atas  tanah yang dapat dipunyai oleh
            pembeli (penerima  peralihan);  2)  Adanya  keputusan  perubahan
            status hak; 3) Pelaksanaan peralihan hak atas tanah yang baru dari
            pemilik  kepada pembeli dengan dibuatkan Akta Jual Beli atau Akta
            Peralihan lainnya; 4) Permohonan pendaftaran peralihan hak atas
            tanahnya ke Kantor Pertanahan.

                Ketentuan mengenai kemungkinan perubahan hak atas tanah
            diatur  di  dalam Pasal  14  ayat (2)  Permendagri No.  6  tahun 1972
            tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah. Pasal 14
            ayat (2), mengarur bahwa wewenang untuk menegaskan perubahan

            sesuatu hak atas tanah dari hak yang lemah ke hak yang lebih kuat
            atau  sebaliknya  sebagai  tanah  Negara, dilakukan oleh  pejabat-
            pejabat yang berwenang untuk memberikan hak atas tanah tersebut.
            Demikian, sebelum dilakukan perbuatan hukum peralihan hak atas
   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204