Page 187 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

164 FX. Sumarja

Berbeda dengan Maria SW. Sumardjono, Herman Soesangobeng
berpendapat bahwa pembuatan PPJB adalah kejahatan hukum.
Seringkali PPJB merupakan perbuatan hukum yang mengandung
cacat tersembunyi. Dikatakan mengandung cacat tersembunyi,
39
karena perbuatan itu dilakukan oleh pemilik tanah yang tidak
sebenarnya. Artinya perbuatan hukum itu dilakukan oleh orang
yang secara hukum belum diakui sebagai pemegang hak atas tanah,
sehingga perbuatan itu termasuk perbuatan pidana. Pada dasarnya
dalam hukum tanah nasional jual beli tanah harus dilakukan oleh

dan di antara para pemegang hak sebenarnya. Oleh karenanya,
pembuatan PPJB merupakan perbuatan pidana yang tentunya harus
ada sanksi pidana, baik bagi pejabat yang membuat PPJB maupun
terhadap akta PPJB-nya itu sendiri. Sanksi bagi pejabat bisa berupa
denda dan/atau kurungan, sedangkan untuk aktanya, dikenai sanksi
batal dengan sendirinya (nietig eo ipso). Selain itu, harusnya sanksi
tidak sebatas dikenakan kepada pejabat dan aktanya, tetapi juga

kepada pihak-pihak yang melakukan perjanjian PPJB, baik pembeli
kalau ia berkedudukan sebagai strooman/ nominee/kedok maupun
penjualnya, karena bukan pemegang hak atas tanah yang sebenarnya.
Tujuan adanya larangan penggunaan PPJB dan pengaturan sanksi
ini adalah untuk mencegah terjadinya jual beli tanah oleh “makelar”
atau “spekulan” tanah. Makelar mendapatkan keuntungan sangat

kepala adat yang bersifat nyata/riil, artinya objek jual beli harus sudah
ada ujudnya dan penjual adalah benar-benar sebagai pemiliknya.
Kontan/tunai berarti pada saat pembeli membayar harga tanah kepada
penjual, maka pada saat itu hak atas tanah telah beralih dari penjual
kepada pembeli. Terang diartikan bahwa jual beli tersebut harus
dilakukan di hadapan kepala adat, dalam konteks sekarang dibuat
di hadapan PPAT. Lihat Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia,
Jakarta: Rajawali, 1983, hlm. 211; Ter Haar, Asas-Asas dan Susunan Hukum
Adat/Beginselen en Stelsel van Het Adatrecht, (terjemahan K. Ng. Soebakti
Poesponoto), Jakarta: Pradnya Paramita, 1987, hlm. 83-88.
39 Herman Soesangobeng, Filosifi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan,
dan Agraria,Yogyakarta: STPN Press, 2012, hlm. 323, 325, 333.