Page 153 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

130 FX. Sumarja

dengan larangan kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing
untuk melindungi hak-hak atas tanah WNI secara khusus dan
simultan menggunakan teori negara hukum kesejahteraan, teori
pembentukan hukum, teori stufenbau, teori perlindungan hukum,
dalam kerangka teori sistem hukumnya L.M. Friedman dan Schuit.
Secara substansi/idiil untuk menelaah peraturan perundang-
undangan terkait dengan izin peralihan/ pemindahan hak, kuasa

mutlak, perjanjian pendahuluan jual beli, perolehan hak atas tanah,
bangun guna serah, perantaraan penguasaan tanah, harta benda
dalam perkawinan, izin tinggal tetap bagi orang asing, dan izin
majelis kehormatan notaris, terkait ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan
Pasal 26 ayat (2) UUPA.

A. Izin Pemindahan Hak Atas Tanah
Dinamika pelaksanaan UUPA mengalami pergeseran dari

pengutamaan asas kolektivis ke asas liberal-individualistis.
Mengingat bahwa UUPA mengandung semangat populis. Artinya
semangat yang mengedepankan kolektivisme tanpa mengabaikan
asas individualis. Perjalanan waktu menunjukkan bahwa
pelaksanaan UUPA mengalami pergeseran yang mengarah liberal.
Begitu juga peran negara di bidang pertanahan semakin berkurang,
salah satunya di bidang perizinan pemindahan hak atas tanah.

Peran negara pada bidang perizinan pemindahan hak sejalan
dengan semangat liberalis dalam penguasaan dan pemilikan
tanah. Liberalisasi menunjuk pada pemberian kebebasan kepada
8
setiap orang untuk menguasai dan memiliki tanah sesuai dengan
kemampuan yang dipunyai. Ketentuan perundang-undangan
di bidang pertanahan mengarah semakin bebasnya mekanisme

pemindahan hak atas tanah. Kebijakan ini diambil agar setiap orang

8 Nurhasan Ismail..., Op. Cit., hlm. 123.