Page 151 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

128 FX. Sumarja

memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada, baik yang disengaja
maupun tidak disengaja, untuk mendapatkan tanah hak milik dan
mengeksploitasinya. Selain aturan pelaksanaan UUPA dan peraturan
lainnya di luar UUPA yang mengandung kelemahan, yaitu membuka
peluang terjadinya kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing,
kesenjangan antara ius constitutum dan ius constituendum tentang
larangan kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing untuk
melindungi hak-hak atas tanah WNI, adalah ketiadaan lembaga
yang diberikan kewenangan khusus untuk melakukan pengawasan

dan pengendalian pemindahan tanah, yang tertuang dalam Pasal 21
5
ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA termasuk tiadanya sanksi pidana,
kualitas putusan pengadilan belum seperti yang diharapkan, dan
6
masih berlangsungnya penyelundupan hukum kepemilikan tanah
hak milik oleh orang asing melalui perkawinan. Artinya ketentuan
Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA belumlah lengkap,
karena belum jelas lembaga yang diberi tanggungjawab terhadap

tegak dan terlaksananya ketentuan pasal tersebut, termasuk belum

5 Laporan Penelitian Puslitbang BPN, dengan judul “Pengendalian
Penguasaan Tanah oleh WNA” tahun 2009, diketahui bahwa
pengendalian dan pengawasan tanah oleh WNA bukan kewenangan
BPN dan belum ada peraturannya.
6 Beberapa putusan pengadilan mengingkari ketentuan Pasal 26 ayat
(2) UUPA, khususnya terkait ...tanah jatuh pada negara. (Putusan PN
Mataram No. 54/Pdt.G/2002/PN. Mtr, tanggal 4 Januari 2003 perkara
antara Walter Nicolson Jamieson melawan I Komang Suwardana dkk
jo. Putusan PT Mataram tanggal 7 Juli 2003 No. 69/Pdt/2003 yang
menguatkan Putusan PN Mataram terebut jo. Putusan MA tanggal 12
Mei 2005 No. 3383.K/Pdt/2003; Putusan PN Gianyar No. 34/Pdt.G/202/
PN Gir. yang dikuatkan oleh Putusan PT Denpasar No. 18/Pdt/2004/PT.
Dps.; Putusan No. 238/Pdt.G/2012/PN.Dps tanggal 19 September 2012
jo. No.54/PDT/2013/ PT.Dps tanggal 17 April 2013 perkara antara I Made
Pria Dharsanah, SH dan Mrs. Susi Johnston melawan Tety Carolina;
Putusan No. 368/Pdt.G/2005/ PN.Dps. tanggal 21 Juni 2006 jo. No. 31/
Pdt/2007/PT.Dps. tanggal 13 Juni 2007 Jo. No.170 K/Pdt/2008, tanggal
10 September 2009 jo. No. 302 PK/Pdt/2011, tanggal 30 September 2011
perkara antara Michael Alfred Emil Staeck dan Kerstin Helena Staeck
melawan Sitarasmi Margana).