Page 212 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 189

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar nilai pasar
atau NJOP yang merupakan dasar pengenaan Pajak Penghasilan.

Sementara BGS antara pemerintah dengan pihak ketiga selain
didasarkan kepada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata juga
didasarkan pada ketentuan hukum publik atau hukum administrasi
negara, yaitu Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagai pelaksanaan dari
Pasal 49 ayat (6) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara. Pada tahun 2008 dilakukan perubahan dengan Peraturan
Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang perubahan Atas Peraturan
Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik
Negara/ Daerah. PP No. 6 Tahun 2006 jo. PP No. 38 Tahun 2008, pada
tanggal 24 April 2014 dicabut dengan Peraturan Pemerintah No. 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Selain
peraturan perundang-undangan tersebut, upaya pemaksimalan

pemanfaatan tanah pemerintah dengan cara kerjasama dengan
pihak ketiga ditemukan dalam ketentuan Pasal 19 dan 21 ayat (3) UU
Rumah Susun, meskipun tidak disebut dengan istilah BGS.
UU Rumah Susun dengan tegas menentukan bahwa
pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah untuk
pembangunan rumah susun dilakukan dengan cara sewa atau kerja
sama pemanfaatan, selama 60 tahun sejak ditanda-tanganinya

perjanjian. Seperti telah diuraikan di atas bahwa jangka waktu sewa
60 tahun ini bertentangan dengan kepatutan, karena melebihi
jangka waktu hak atas tanah yang lebih tinggi, misalnya HGU, HGB
dan HP.

Pasal 1 angka 12 PP No. 6 Tahun 2006 mengatur bahwa bangun
serah guna adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa
tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau
sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya