Page 217 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

194 FX. Sumarja

6) infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan
telekomunikasi;
7) infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit,
transmisi, atau distribusi tenaga listrik; atau
8) infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi pengolahan,
penyimpanan, pengangkutan, transmisi, dan distribusi
minyak dan gas bumi.
m. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan barang milik negara/
daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud

pada huruf l paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian
ditandatangani.

Sementara itu menurut Pasal 34 dan Pasal 36 PP No. 27 Tahun
2014, diatur bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam
pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah dengan cara
bangun guna serah adalah:
57
a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas
bagi penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah untuk
kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan
tugas dan fungsi;
b. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah untuk penyediaan
bangunan dan fasilitas tersebut;

c. Jangka waktu Bangun Guna Serah paling lama 30 (tiga puluh)

57 Masih ada bentuk lain Pemanfaatan Barang Milik Negara yang
dilakukan dengan mitra swasta selain Bangun Guna Serah (BGS),
yaitu Bangun Serah Guna (BSG), Sewa, Kerja Sama Pemanfaatan
(KSP), dan Kerja sama penyediaan infrastruktur (KSPI). Mngenai akses
tanah oleh pihak swasta dalam skema BGS/BSG & KSPI, dapat dilihat
FX Sumarja, Larangan Pengasingan Tanah dan Peluang Investasi
Asing di Indonesia, dalam “Procceding Seminar Nasional, Peluang
Dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA):
Perspektif Hukum Dan Pelindungan Sumber Daya Laut”, Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta, Sabtu, 25 April 2015, hlm. 210-211.