Page 221 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

198 FX. Sumarja

pemanfaatan tanahnya, misalnya dengan kerjasama bangun guna
serah (BGS).
Bangun Guna Serah baik yang tunduk pada hukum perdata
maupun hukum publik di atas yang pada dasarnya untuk
mengoptimalkan pemanfaatan tanah, secara tidak langsung juga
merupakan pelemahan terhadap aturan larangan kepemilikan tanah
hak milik oleh orang asing yang diatur di dalam Pasal 9 ayat (1) dan

Pasal 26 ayat (2) UUPA. Apalagi, jika tanah yang merupakan barang
milik negara/daerah itu diperoleh dari proses pengadaan tanah
seperti yang diatur di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum (UU Pengadaan Tanah). Artinya tanah hak milik yang
dibebaskan untuk kepentingan umum, dengan alasan pemerintah
tidak cukup memiliki dana untuk membangunnya, kemudian

dikerjasamakan dengan pihak mitra kerjasama (dan pihak mitra
kerjasama ini bisa saja orang asing/badan hukum asing) seperti
yang dimuat dalam Pasal 12 ayat (1) UU Pengadaan Tanah. Pasal 12
tersebut mengatur bahwa pembangunan untuk kepentingan umum
selain untuk pembangunan pertahanan dan keamanan nasional
wajib diselenggarakan Pemerintah dan dapat bekerja sama dengan
Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan
Usaha Swasta.

Bangun guna serah yang melibatkan orang perorang yang
tunduk pada hukum perdata, juga dapat menimbulkan pelemahan
terhadap larangan kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing
(Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA). Perhatikan ilustrasi
yang dikemukakan Anita Kamilah tentang pembangunan hotel atau

penginapan di Denpasar Bali di atas.
Apa yang akan terjadi apabila dikemudian hari jangka waktu
perjanjian bangun guna serah antara penduduk asli dengan orang
asing telah berakhir, tanah dan bangunan serta fasilitas lainnya