Page 226 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 203

menggunakan tanah HGU atau HGB. 62
Ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban mengerjakan
tanahnya sendiri secara aktif menurut UUPA mendapatkan pengaturan
lebih lanjut dalam PP No. 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB, dan
HP Tanah Negara. Pasal 12 ayat (2) PP tersebut menegaskan, bahwa
pemegang HGU dilarang menyerahkan pengusahaan tanah HGU
kepada pihak lain, kecuali dalam hal-hal diperbolehkan menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal ini memuat
pengecualian, artinya jika ada peraturan perundang-undangan yang
membuka peluang bagi pemegang tanah HGU untuk menyerahkan
pengusahaan tanah pada pihak lain, sah-sah saja untuk dilakukan
dan sejalan dengan Pasal 10 ayat (3) UUPA. Hal demikian sejalan yang
dikemukan Sudikno Mertokusumo, bahwa suatu asas dapat disimpangi,
karena asas itu bersifat umum. Penyimpangan asas akan memperkuat

asas itu sendiri, sehingga sistem hukumnya menjadi kuat dan luwes. 63
Apabila pendirian pemerintah seperti tersebut di atas
diperhatikan, dapat dikatakan bahwa untuk kepentingan kaum
pemodal pemerintah lebih cepat bertindak dibandingkan jika untuk
kepentingan rakyat kebanyakan. Kesejahteraan rakyat menjadi
terabaikan, dan hanya menguntungkan sekelompok orang, lebih

ironis lagi keuntungan terbesar dari pemanfaatan tanah dinikmati
oleh orang asing. Sumberdaya tanah bangsa Indonesia dieksploitasi
untuk kepentingan asing. Hal ini sejalan dengan ungkapan Gunawan
Wiradi, bahwa sumber-daya alam termasuk tanah bangsa Indonesia
sudah digadaikan kepada orang asing oleh negara. 64

Tanah sudah menjadi sumber eksploitasi asing. Perusahaan
swasta nasional pemegang hak atas tanah hanya berfungsi sebagai

62 Nurhasan Ismail..., Op. Cit., hlm. 173.
63 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, edisi II,
Cet.keempat, Yogyakarta: Liberty, 2006. hlm. 8.

64 Wawancara dengan Gunawan Wiradi tanggal 4 April 2013, di Bogor.