Page 229 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

206 FX. Sumarja

yang luas dan terkait masalah lingkungan. Dampaknya, bahwa tanah
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat semakin jauh panggang
dari api. Apalagi diizinkannya badan hukum Indonesia yang 100%
modalnya asing untuk mendapatkan HGU dan HGB. Bukankah ini
secara riil sudah pemilikan tanah oleh orang asing, meskipun bukan
hak milik.
Padahal jauh sebelum lahirnya UUPA, Hatta telah mengingatkan

dalam pidatonya pada tahun 1946. Menurut Hatta pada prinsipnya tanah
harus dipandang sebagai alat atau faktor produksi untuk kemakmuran
bersama, bukan untuk kepentingan orang perorangan, yang pada
akhirnya dapat mendorong terjadinya akumulasi penguasaan tanah
pada segelintir/ kelompok masyarakat. Akumulasi penguasaan tanah
tersebut dapat menindas kelompok masyarakat lainnya. Dikatakan
oleh Hatta bahwa tidak boleh seorang pun menjadikan tanah sebagai

alat untuk menindas kelompok masyarakat yang lainnya, karena
hal tersebut bertentangan dengan dasar perekonomian yang adil
sebagaimana dicita-citakan rakyat Indonesia.
Lebih lanjut dikatakan oleh Hatta bahwa pada dasarnya tanah
adalah milik rakyat Indonesia. Negara yang merupakan penjelmaan
dari rakyat hanya mempunyai hak mengatur penggunaannya agar

dapat mengejar kemakmuran bersama. Demikian pula dengan tanah
perkebunan yang sebenarnya milik rakyat, seharusnya dikuasai
oleh rakyat melalui bentuk koperasi, tidak dikuasai oleh seorang
pengusaha perkebunan. 67

Berdasarkan uraian di atas dapat diibaratkan bahwa sumberdaya
agraria terutama tanah milik Bangsa Indonesia telah dijadikan
“objek pesta” dan eksploitasi asing. Sebagian kecil rakyat Indonesia
menjadi koki dan pelayannya. Kalaupun mereka ikut pesta hanya
sekedar menggantikan tuannya yang tidak bisa hadir atau hanya

67 Endang Suhendar & Ifdhal Kasim, Tanah Sebagai Komoditas..., Op.
Cit., hlm.18.