Page 234 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 211

kemungkinannya untuk memperolah Hak Pakai.
Berdasarkan asas hukum yang berlaku apabila terdapat dua
peraturan yang setingkat mengatur hal yang sama, tetapi isinya
berbeda maka peraturan yang berlaku adalah peraturan yang
dikeluarkan kemudian (lex posterior derogat legi priori). Demikian,
terhadap Permennag/Ka.BPN No. 9 Tahun 1999 dan Peraturan Ka.BPN
No. 1 Tahun 2010, yang akan diikuti adalah peraturan terakhir khusus

mengenai persyaratan pengajuan hak pakai bagi perorangan WNA.
Kondisi peraturan perundang-undangan yang demikian
mempersukar orang asing memperoleh hak pakai, dan memicu
mereka melakukan penyelundupan hukum terhadap aturan

larangan kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing. Perbuatan
hukum untuk mendapatkan tanah hak milik dilakukannya dengan
menggunakan jasa notaris agar aman. Perjanjian-perjanjian yang
dibuat sebagai syarat atau instrumen mendapatkan tanah hak milik,
bisa menggunakan cara pinjam nama, sewa atau menikah dengan
WNI. Sebenarnya, Pemerintah telah menjanjikan untuk memberikan
fasilitas mendapatkan hak atas tanah dalam penanaman modal asing,
yaitu melalui ketentuan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (UUPM). Pasal 21 huruf b UUPM menyatakan bahwa selain

fasilitas, pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau
perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh
fasilitas pelayanan keimigrasian.
Lebih lanjut diatur dalam Pasal 23 ayat (3) UUPM, bahwa untuk

penanam modal asing diberikan fasilitas pelayanan keimigrasian,
berupa:
a. pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing
selama 2 (dua) tahun;
b. pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi penanam modal
menjadi izin tinggal tetap dapat dilakukan setelah tinggal di

Indonesia selama 2 (dua) tahun berturut-turut;