Page 238 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 215

asing. Hal ini dibuktikan dengan adanya aturan untuk menjadi
penduduk Indonesia harus telah bertempat tinggal berturut-turut
15 tahun. Konsekuensi menjadi penduduk Indonesia, orang dapat
menjadi subjek hak atas tanah yang dimaksudkan oleh Pasal 42 dan
45 UUPA.
Persyaratan orang asing mendapatkan izin tinggal tetap atau
menjadi penduduk Indonesia yang semakin dipercepat, yaitu

menurut UU Keimigrasian mensyaratkan tiga tahun dan UUPM
mensyartakan cukup dua tahun, merupakan suatu ironi di tengah-
tengah pertumbuhan penduduk yang cepat dan tinggi serta jumlah
penduduk yang besar. Kesempatan penduduk WNI mendapatkan
tanah yang jumlahnya relatif terbatas semakin sukar dan lebih
dipersukar lagi dengan kehadiran orang asing menjadi penduduk
Indonesia yang dipercepat. Terjadilah persaingan ketat antara WNI

dan orang asing untuk mendapatkan tanah di Indonesia.
Pengaturan mengenai percepatan mendapatkan izin tinggal
tetap bagi orang asing secara tidak langsung akan memperlemah
aturan larangan kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing.
Dikatakan demikian, mengingat sudah banyak peraturan
perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah telah memberi

peluang atau celah bagi orang asing baik yang berkedudukan di
Indonesia maupun hanya sekedar memiliki izin tinggal sementara
untuk mempunyai tanah hak milik. Tidak terkecuali ketentuan izin
majelis kehormatan notaris, akan menjadi wahana berlindungnya
orang asing mendapatkan tanah hak milik.

I. Izin Majelis Kehormatan Notaris
Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

(UUJN), Pasal 66 ayat (1), merupakan upaya pelemahan terhadap
aturan larangan kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing.
Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya No. 49/PUU-X/2013