Page 239 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

216 FX. Sumarja

tanggal 28 Mei 2013, memutuskan bahwa Pasal 66 ayat (1) UUJN
tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,
sehinggga jika notaris diminta keterangannya oleh penegak
hukum tidak harus melalui izin majelis pengawas daerah. MK
mengeluarkan putusan terkait penghapusan hak istimewa notaris
dalam memberikan keterangan kepada polisi. MK mengabulkan
permohonan melepas “kekebalan” notaris untuk kepentingan
proses penegakan hukum. Aparat penegak hukum bisa langsung
memanggil dan memeriksa notaris “nakal” tanpa perlu menunggu

persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris.
Pasal 66 ayat (1) UUJN mengatur bahwa untuk kepentingan
proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan
persetujuan MPD berwenang; a) Mengambil fotokopi Minuta Akta
dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol

Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b) Memanggil Notaris
untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang
dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan
Notaris.
Pasal tersebut dirasakan oleh Kant Kamal, selaku pemohon
bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUDNRI 1945 yang pada

intinya segala warga negara bersamaan kedudukan-nya di dalam
hukum dan pemerintahan. Selain itu, bertentangan juga dengan
Pasal 28D ayat (1) UUDNRI 1945, bahwa setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pemohon meminta
pasal tersebut terutama pada frasa “dengan persetujuan Majelis
Pengawas Daerah” dibatalkan.

Ketua MK ketika itu Akil Mochtar yang memimpin sidang terkait
perkara ini di gedung MK, menyatakan mengabulkan permohonan
pemohon untuk seluruhnya. Putusan MK menyatakan bahwa
frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam pasal