Page 243 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

220 FX. Sumarja

Pasal 17

Majelis Pengawas Daerah tidak memberikan persetujuan kepada
Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk pemanggilan Notaris
sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa apabila tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 18
(1) Majelis Pengawas Daerah wajib memberikan persetujuan atau
tidak memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka
waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak

diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14.
(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terlampaui maka Majelis Pengawas Daerah dianggap
menyetujui.

Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Pemerintah

persetujuan MPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 UUJN
diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban ingkar
yang dimiliki notaris dan proses penegakan hukum, serta dibutuhkan
untuk memberikan perlindungan hukum bagi seorang notaris dalam
melaksanakan tugasnya.
Selain aturan yang dimuat dalam Peraturan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia No. M.03.HT.03.10 Tahun 2007, Pemerintah
menjelaskan lebih lanjut, bahwa telah ada Nota Kesepahaman
antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan
Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
No. Pol.B/1056/V/2006 dan No. 01/MOU/PP-INI/ V/2006 yang
menyebutkan, tindakan pemanggilan terhadap Notaris-PPAT
harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh penyidik.

Pemanggilan Notaris-PPAT dilakukan setelah penyidik memperoleh