Page 245 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

222 FX. Sumarja

undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan
untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal
pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan
kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak
juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang
lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Berdasarkan ketentuan
Pasal 15 dan Pasal 66 ayat (1) UUJN, Badan Pertanahan Nasional
yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian dan
pengawasan terhadap penggunaan atau peralihan tanah juga tidak

bisa berbuat sesuatu, karena keterbatasan kewenangan yang ada
padanya.
Tidak hanya ketentuan Pasal 15 dan Pasal 66 ayat (1) UUJN yang
menjadi hambatan bagi Badan Pertanahan Nasional, tetapi juga
Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN. Pasal ini menjadi hambatan bagi

pihak BPN dalam melakukan kontrol terhadap tanah-tanah WNI
yang sebenarnya dibeli atau dikuasai oleh WNA. Mengingat, setiap
akta yang dibuat antara WNA dengan WNI di hadapan notaris, harus
dirahasiakan terhadap pihak lain kecuali para pihak. Akta autentik
yang dibuat, misalnya perjanjian sewa, perjanjian utang-piutang
atau akta pengakuan utang yang sering diikuti dengan kuasa mutlak
untuk menjual tanah, seringkali sebenarnya tidak pernah ada utang-
piutang, namun dokumen ini tidak dapat diakses baik oleh pihak
ketiga maupun pejabat yang berwenang termasuk penegak hukum.
70
Hal ini menjadi hambatan bagi kantor pertanahan dalam melakukan
pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan, pemanfaatan
dan peralihan atas tanah-tanah yang ada di wilayahnya. Seharusnya,
wajar jika Pejabat Kantor Pertanahan dikecualikan dari kerahasiaan
akta-akta yang terkait dengan hak atas tanah yang dibuat notaris.
Tentunya pengecualian tersebut harus diatur dalam undang-undang

70 Hal ini dibenarkan oleh Notaris-PPAT Reza Berawi, S.H., M.H sebagai
Ketua Ikatan PPAT Lampung, wawancara tanggal 27 April 2013.