Page 248 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

BAB V

PUTUSAN PENGADILAN DAN LARANGAN
PEMINDAHAN TANAH HAK MILIK KEPADA
ORANG ASING

ada tataran penegakan aturan larangan pemindahan tanah hak
Pmilik kepada orang asing harus didukung oleh aparat penegak
hukum yang memahami aturan-aturan hukum dengan baik serta
memiliki keyakinan hukum yang dijiwai semangat politik hukum
larangan kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing. Keyakinan
itu, bahwa tidak ada sejengkal tanah hak milik yang dapat dipunyai
orang asing. Penegak hukum yang demikian akan menghasilkan

putusan hukum yang secara substansi putusannya tidak akan
memberi kesempatan kepada orang asing mempunyai tanah hak
milik. Putusannya tidak akan bertentangan dengan politik hukum
larangan kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing.
Putusan pengadilan yang terkait dengan larangan pemindahan

tanah hak milik kepada orang asing atau larangan kepemilikan taah
hak milik oleh orang asing akan ditelaah dari substansi putusannya
berdasarkan teori sistem hukum L.M. Freidman dan Schuit, dan
bukan dari penegak hukumnya.
Penegakan hukum terkait aturan larangan pengasingan tanah
yang termuat dalam Grondvervreemdingsverbod (Stbl. 1875 No. 179)

dalam praktik terdapat beberapa putusan pengadilan yang justru