Page 253 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

230 FX. Sumarja

tahun 2009 dan tidak dilepaskan haknya, sesuai ketentuan Pasal
26 ayat (2) UUPA dengan dibatalkannya sertifikat HM No. 155/
Pemenang Barat (Pengganti) atas nama Akmaludin tidak dengan
sendirinya status tanah dimaksud kembali dan menjadi HM atas
nama Robert F. Nolting, melainkan menjadi tanah negara yang dapat
dimohonkan haknya sesuai ketentuan UUPA”.

B. Putusan PN Gianyar No. 34/Pdt.G/2002/PN Gir. yang dikuatkan
oleh Putusan PT Denpasar No. 18/Pdt/2004/ PT. Dps., dalam
perkara gugatan antara seorang WNA sebagai penerima
kuasa dengan WNI sebagai pemberi kuasa terhadap HM yang
disertifikatkan atas nama WNI (Sertifikat HM/SHM No. 980,
luas 300 m2 di Desa Ubud, Gianyar) yang dilandasi dengan
Perjanjian Peminjaman Uang tanggal 3 Agustus 1998. Isi

putusannya adalah WNA dikalahkan karena perjanjian yang
dibuat tanggal 3 Agustus 1998 tersebut batal demi hukum
dan sertifikat HM yang bersangkutan harus segera diserahkan
kepada pihak WNI sebagai pemilik yang sah. 8

Hubungan antara WNA dan WNI sebagai pemberi kuasa
(strooman/kedok/nominee/trustee) yang diciptakan melalui
satu paket perjanjian. Pada hakikatnya paket perjanjian tersebut
bermaksud untuk memberikan segala kewenangan yang mungkin

timbul dalam hubungan hukum antara seseorang dengan tanahnya
kepada WNA selaku penerima kuasa untuk bertindak layaknya
seorang pemilik yang sebenarnya dari sebidang tanah (HM),
yang menurut hukum tidak dapat dipunyainya. Atas dasar itulah,
perjanjian itu dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan ketentuan
Pasal 26 ayat (2) UUPA.

8 Maria SW. Sumardjono, Alternatif..., Ibid., hlm. 18.