Page 252 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 229

perempuan yang menikah dengan orang asing diperkenankan
untuk membeli tanah dengan ketentuan orang asing harus
membuat pernyataan tertulis, bahwa ia (orang asing) tidak akan
mengklaim tanah yang dibeli itu sebagai miliknya. Apabila
7
perkawinan itu berakhir, baik karena meninggalnya warga
Thailand maupun perceraian, tanah tidak akan pernah jatuh
pada orang asing.

Anehnya Putusan MA tanggal 12 Mei 2005 No. 3383.K /Pdt/2003

di atas tidak memerintahkan bahwa perolehan hak milik atas tanah
karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena
perkawinan wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu
tahun sejak diperolehnya hak atau memohonkan hak pakai dalam
tenggang waktu satu tahun sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3)
UUPA, dengan acaman tanah jatuh pada negara. Sikap demikian,
putusan MA tersebut menjadi menggantung dan tidak sampai pada

penyelesaian/ pencegahan kepemilikan tanah hak milik oleh orang
asing, sehingga putusan ini seolah-olah melegalkan kepemilikan
tanah hak milik oleh orang asing.
Mahkamah Agung seharusnya dapat mencontoh Surat
Keputusan yang pernah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah
BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam keputusannya tanggal 2
April 2012 No. 401.2/Kep.52/IV/ 2012 tentang Pembatalan Sertifikat

Pengganti (Kedua) Hak Milik No. 155/ Pemenang Barat, seluas
9.372 M2 atas nama Akmaludin terletak di Desa Pemenang Barat,
Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Barat (sekarang Desa Gili
Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi
NTB). Konsideran Surat Keputusan Kanwil BPN NTB tersebut
menyatakan: “karena pada hakikatnya HM No. 155/Pemenang Barat
menjadi hak milik Robert F. Nolting Warga Negara Belanda sejak

7 Maria SW. Sumardjono, Alternatif..., Op. Cit. hlm. 19.