Page 254 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 231

Anehnya putusan PN Gianyar dan PT Denpasar bersikap
setengah-setengah terhadap ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUPA.
Seharusnya dengan putusan batal demi hukum tersebut HM tidak
jatuh pada WNI yang namanya tertera dalam SHM No. 980, luas 300
m2 di Desa Ubud, Gianyar, namun jatuh pada negara dan menjadi
tanah negara. Artinya strooman/ kedok/nominee/trustee juga harus
dijatuhi sanksi sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUPA. Sanksi bagi
strooman/ kedok/nominee/trustee tidak cukup tanah jatuh pada
negara, namun harus ada sanksi pidananya. Di Thailand perjanjian

dengan menggunakan strooman/kedok/nominee/ trustee disamping
tidak sah dan dinyatakan batal sejak semula, ia dapat dikenai pidana 2
tahun dan denda 20.000 Baht. Pada konteks inilah menjadi penting
9
pemberian sanksi bagi strooman/kedok/nominee/trustee, sehingga
penyelundupan hukum ataupun pelanggaran terhadap larangan
kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing dapat dicegah.

C. Putusan PN Denpasar No. 238/Pdt.G/2012/PN.Dps tanggal 19
September 2012 perkara antara Tety Carolina melawan I Made
Pria Dharsanah, SH (tergugat I) dan Mrs. Susi Johnston (tergugat
II) jo. Putusan No.54/PDT/ 2013/PT.Dps tanggal 17 April 2013.
Tety Carolina adalah pemilik tiga bidang tanah sertifikat HM
No.1860/Desa Buduk seluas 665m2, No.1861/Desa Buduk seluas
298m2, dan No. 1319/Desa Buduk seluas 1650 yang diikat dengan

PPJB dengan Mr. Bruno (alm) suami Mrs. Susi Johnston di
hadapan Notaris I Made Pria Dharsanah, SH, dengan harga 80
juta rupiah dan telah dibayarkan kepada Tety Caroline, serta
tanah-tanah tersebut telah dikuasai oleh Mrs. Susi Johnston.
Di atas tanah tersebut telah berdiri bangunan dengan IMB No.
438 tahun 2005 atas nama Tety Caroline. Pengikatan jual beli
dituangkan dalam akta PPJB No. 42 tanggal 28 Nopember 2005.

9 Maria SW. Sumardjono, Alternatif..., Ibid. hlm. 19.