Page 259 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

236 FX. Sumarja

penetapan berupa pembatalan/ batal demi hukum utang
piutang yang dilandasi oleh atau yang dilarang undang-undang
dan selanjutnya menetapkan bahwa tanah dan bangunan yang
dimaksud melanggar UUPA khususnya Pasal 21 ayat (1) dan (2)
adalah putus dan dirampas menjadi Tanah Negara.

Berdasarkan posita tersebut di atas, petitum (gugatan rekovensi)
diantaranya:

1) Menyatakan Akta Pengakuan Utang dengan Jaminan, No. 44,
tanggal 23 Desember 1999, di depan Notaris I Made Puryatma,
SH., di Denpasar, batal demi hukum;
2) Menyatakan dan menetapkan tanah dan bangunan dengan
Sertifikat Hak Milik No. 1360, Gambar Situasi No. 6298/1995,
tanggal 14 Nopember 1995, luas 500M2, terletak di Desa Sanur

Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar,
Provinsi Bali, dan Sertifikat No. 1936, Gambar Situasi No.
141/1995, tanggal 10 Oktober 1998, luas 8700M2, terletak di
Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya
Denpasar, Provinsi Bali, hak miliknya menjadi hapus dan beralih
kepada Negara.

Berdasarkan petitum baik dari penggugat konvensi maupun
penggugat rekonvensi, Pengadilan Negeri Denpasar memutuskan

dengan pertimbangan hukum diantaranya adalah: bahwa surat
bukti P-l (Akta Pengakuan Utang dengan Jaminan, No. 44 tangga l
23 Desember 1999) dan P-4 (Sertifikat Hak Tanggungan atas tanah
tercatat/tertulis dalam Sertifikat HM No. 1360 dan Sertifikat HM No.
1936) tersebut tidak dibuat dalam keadaan terpaksa, penuh tipu daya
yang berindikasi tindak pidana.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dalam amar
putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 368/Pdt.G/ 2005/PN.Dps.,