Page 264 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing
P. 264
Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 241
belum seperti yang diharapkan. Putusan pengadilan mengingkari
ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUPA, atau bahkan hakim kurang
memahami ketentuan UUPA khususnya politik hukum larangan
kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing. Hal demikian,
11
diamini oleh Nurhasan Ismail dan Oloan Sitorus, bahwa para
penegak hukum khususnya hakim tidak memahami dengan baik
ketentuan-ketentuan hukum pertanahan, khususnya Pasal 21 ayat
(3) dan 26 ayat (2) UUPA. 12
Mengingat putusan-putusan pengadilan yang terkait larangan
kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing di atas tidak seperti
yang diharapkan, maka ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2)
UUPA tidak efektif mencegah terjadinya pemilikan tanah hak milik
oleh orang asing. Hal demikian dapat dijelaskan dengan teori sistem
hukumnya Lawrence M. Friedman, bahwa suatu sistem hukum
dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks,
di mana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi. Efektif atau
tidaknya suatu ketentuan hukum dipengaruhi ketiga komponen
tersebut. Kemudian Hans Kelsen juga mengemukakan bahwa
13
hukum itu akan efektif, jika orang benar-benar berbuat sesuai
norma-norma hukum, sebagaimana mereka harus berbuat. Norma-
11 Ini menunjukan bahwa hakim-hakim pada pengadilan umum lemah
dalam segi penguasaan terhadap masalah-masalah agraria dan lemah
pengalamannya dalam hal penyelesaian sengketa agraria yang dapat
memenuhi rasa keadillan masyarakat (Naskah Akademik RUU tentang
Pengadilan Agraria, DPD RI, 2014, hlm. 34)
12 Wawancara dengan Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.S pada tanggal 13
Mei 2013 dan wawancara dengan Dr. Oloan Sitorus, tanggal 7 Mei 2013.
Oloan menambahkan bahwa bisa saja hakim berpikiran kalau tanah
jatuh pada negara, siapa yang akan mengurusinya, sebab belum ada
lembaga yang diberi kewenangan untuk mengurusi dan mengawasi
tanah-tanah hak milik bekas milik orang asing, hal ini merujuk juga
hasil penelitian Puslitbang BPN tahun 2009.
13 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum..., Op. Cit., hlm. 17-18.
