Page 262 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 239

Putusan PT Denpasar yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung
dalam Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali tidak menyelesaikan
masalah sebab hanya membatalkan putusan PN Denpasar dan
menyatakan batal demi hukum akta pengakuan utang. Sementara
itu akibat pernyataan batal demi hukum akta pengakuan utang
tidak dijelaskan, sehingga tidak jelas apakah uang pinjaman harus
dikembalikan atau tidak dikembalikan kepada penggugat konvensi/
tergugat rekonvensi. Tidak diputuskan juga bagaimana dengan
tanahnya, siapakah yang berhak atas tanahnya? Apakah otomatis

menjadi milik tergugat konvensi/penggugat rekonvensi?. Bukankah
petitum dari penggugat rekonvensi adalah meminta agar tanah objek
sengketa dirampas untuk negara karena sesuai dengan UUPA, tetapi
hakim tidak mengabulkannya.
Jika memperhatikan putusan PN Denpasar yang mengharuskan

tergugat mengembalikan utangnya sebesar US$ 500.000 dan telah
dibatalkan oleh PT Denpasar dan diperkuat dalam Kasasi dan PK,
artinya tergugat tidak perlu mengembalikan uang sebesar US$
500.000 (sesuai akta pengakuan utang) atau uang penjualan sebesar
US$ 120.000 (diakui oleh tergugat telah menerima uang US$ 120.000
untuk pembelian tanah HM atas namanya). Putusan ini sejalan
dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUPA, bahwa:

... perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk
langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada
orang asing,...adalah batal karena hukum ...serta semua
pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat
dituntut kembali.

Kalaupun diputuskan bahwa tanah sebagai jaminan pengakuan
utang kembali kepada pihak yang namanya tertera dalam sertifikat,

jelas putusan ini akan bertentangan dengan Pasal 26 ayat (2) UUPA,
bahwa ... perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk
langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang