Page 266 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

BAB VI

LEMBAGA PERTANAHAN DAN LARANGAN
PEMINDAHAN TANAH HAK MILIK KEPADA
ORANG ASING

erikut ini akan ditelaah peraturan perundang-undangan yang
Bdalam pembentukannya belum memperhatikan komponen
struktural/operasional sebagai lembaga yang akan menjalankan
aturan. Artinya pembentukan aturan hukum tersebut belum
mencerminkan semangat larangan kepemilikan tanah hak milik
oleh orang asing. Mengingat aturan hukum ini dari komponen
struktur hukumnya belum ada/tidak lengkap, maka akan sukar

tujuan hukum itu diwujudkan. Telaah dari toeri sistem hukumnya,
berikut akan dibahas lembaga yang bertanggung-jawab terhadap
adanya pelanggaran ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUPA.
Selama masa Kemerdekaan (1945-2013) secara garis besar
urusan pertanahan/agraria diselenggarakan oleh Kementerian/

Departemen Dalam Negeri selama 34 tahun, dan diselenggara-kan
oleh lembaga pertanahan/agraria tersendiri selama 34 tahun yang
meliputi Kementerian/Kantor Menteri Negara Agraria selama 18
tahun, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai Lembaga
Pemerintah Non-Departemen (LPND) selama 16 tahun. Secara
lebih rinci kelembagaan yang menangani pertanahan/ agraria dapat
diperhatikan pada tabel 2.