Page 271 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

248 FX. Sumarja

Sembilan jenis urusan pemerintahan bidang pertanahan
yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota adalah:
1) Pemberian izin lokasi; 2) Pengadaan tanah untuk kepentingan
umum; 3) Penyelesaian sengketa tanah garapan; 4) Penyelesaian
masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
5) Penetapan objek dan subjek redistribusi tanah, serta ganti
kerugian tanah kelebihan maksimum dan absentee; 6) Penetapan
tanah ulayat; 7) Penyelesaian, inventariasi dan pemanfaatan tanah
kosong; 8) Penerbitan izin membuka tanah; dan 9) Perencanaan

penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota, kecuali urusan no.
2) yaitu pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dengan
demikian, urusan pemerintahan di bidang pertanahan yang menjadi
urusan Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari delapan urusan.
Berdasarkan Keppres No. 26 Tahun 1988 di dalam tubuh BPN

terdapat deputi Bidang Pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan
Tanah, namun tetap saja persoalan pengawasan terhadap tanah-
tanah yang terkena ketentuan Pasal 21 ayat (3), (4) dan Pasal 26 ayat
(2) UUPA belum mendapat perhatian. Akibatnya pada saat terjadi
penyelundupan hukum dalam pemindahan hak milik atas tanah
kepada orang asing tidak dapat diketahui, dideteksi dan tidak dapat
dicegah sejak awal. Padahal, penyelundupan hukum itu seringkali
melibatkan oknum-oknum BPN, Notaris/PPAT, Pengacara, Camat,
dan Lurah/Kepala Desa, termasuk pihak yang dipinjam namanya.

Artinya penyelundupan hukum dapat berlangsung karena ikut
sertanya aparat pemerintah, penegak hukum dan warga masyarakat.
Termasuk, jika ada WNI pemegang hak milik atas tanah kemudian
menikah dan/atau menjadi WNA, harusnya dalam waktu satu tahun
sejak menjadi WNA harus melepaskan hak milik atas tanahnya atau
melakukan perubahan hak.

Terhadap pelaksanaan atau implementasi ketentuan Pasal
21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA harus ada lembaga yang