Page 273 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing
P. 273

250   FX. Sumarja


            ada pada  Dewan  Baljuw dan  Scheepen  serta Dewan  Heemraden.
                                                                        3
            Pengawasan  terhadap  pemindahan  hak atas  tanah diserahkan
            kepada Dewan Scheepen.
                Pada saat persoalan tanah masih sederhana, sudah ada lembaga
            pengawas,  tetapi sayang  pada saat  persoalan  tanah semakin
            kompleks seperti saat sekarang ini lembaga semacam itu terabaikan.
            Sudah  saatnya untuk  membentuk  lembaga pengawas pertanahan

            agar pekerjaan BPN yang telah dilaksanakan tidak sia-sia dan dapat
            mengurangi terjadinya penyelundupan hukum. Lembaga pengawas
            pertanahan tidak melulu berasal dari institusi BPN, namun bisa juga
            dari instansi keimigrasian, perpajakan, pemda dan kehakiman. Pada
            masa VOC-pun pengawasan pemindahan dilakukan oleh Baljuw dan
            Scheepen. Baljuw  adalah  lembaga  yang  diberi  kewenangan  untuk
            melakukan pengadilan sipil.

                Sebelum lahirnya lembaga BPN  tahun  1988, pengawasan
            pemindahan hak atas tanah dilakukan oleh gubernur dan bupati/
            walikotamadya. Pengawasan  yang  dilakukan oleh gubernur dan
            bupati/walikotamadya  ternyata  tidak  termasuk  ketentuan  Pasal
            21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA. Seperti telah disinggung di
            atas  bahwa  pada  tahun  1988  dengan  terbentuknya  BPN  terdapat

            Deputi Bidang  Pengaturan Penguasaan  dan Penatagunaan  Tanah
            yang tertuang dalam Pasal 12 Keppres No. 26 Tahun 1988. Deputi



            3   Scheepen  adalah  suatu instansi bentukan  VOC yang  melaksanakan
                tugas rangkap  sebagai pelaksana  kadaster  dan pendaftaran  tanah.
                Dewan  Heemraden, adalah  instansi  yang dibentuk VOC  untuk
                menyelenggarakan kekuasaan di luar kota Jakarta dan bagian selatan
                Kota  Jakarta,  dengan  tugas  diantaranya  menyelenggarakan  tugas
                kadaster, juga mengadili batas tanah. Namun untuk setiap peralihan
                tanah yang ada di wilayahnya lapornya ke dewan Scheepen, sehingga
                mengakibatkan daftar  tanah  yang  dibuat dewan  Heemraden  sering
                tidak sesuai kenyataan. Lihat Mhd. Yamin Lubis & Abd. Rahim Lubis,
                Hukum Pendaftaran  Tanah..., Op. Cit.,  hlm.  28.;  FX  Sumarja,  Hukum
                Pendaftaran Tanah, Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung,
                2010, hlm. 7.
   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278